Merasa Difitnah, Pengusaha Handoko Laporkan Mantan Istri

    


Kuasa hukum Handoko usai memberikan keterangan atas kasus yang menjerat kliennya - foto: Koranjuri.com

KORANJURI.COM – Perseteruan dan perebutan harta gono gini antara pengusaha asal Bali Handoko dan mantan istrinya Budiarti Santi, berujung Penetapan Handoko sebagai daftar pencarian orang (DPO) yang dikeluarkan Polda NTT.

Tak terima dengan status yang disandangnya, Handoko melaporkan balik mantan istrinya itu ke Polda NTT atas tuduhan telah melakukan tindak pidana pemfitnahan dan pencemaran nama baik.

Handoko membuat laporan pada 20 Juni 2019 bernomor STTL/B/218/VI/Res.124./2019/SPKT. Melalui kuasa hukumnya Damianus Nau Dasnan, SH dan Lorenzo Ruiz Nau Dasnan, dikatakan, penetapan DPO terhadap kliennya menjadi sesuatu yang berlebihan. Karena menurut Damianus, persoalan yang mencuat adalah perdata yang dibawa ke ranah pidana.

“Tidak pernah terjadi sengketa perdata, orangnya dibekuk, sengketa perdata yang sudah ada putusan pengadilan, itu tidak lazim,” jelas Damianus di Tuban, Bali, Senin, 14 Oktober 2019.

Kliennya, menurut Damianus juga merasa dirugikan atas publikasi status DPO yang dimuat dalam sebuah surat kabar. Hal itu, kata Damianus, menjadi salah satu dasar Handoko untuk membuat laporan pemfitnahan dan pencemaran nama baik.

Bahkan dalam berita di surat kabar, kata Damianus, para tergugat menyampaikan pernyataan yang bernada penghinaan serta pencemaran nama baik.

“Pernyataan yang dilontarkan di surat kabar itu berisi penghinaan dan pencemaran nama baik klien kami, serta menyerang kehormatan dan martabat pribadi,” kata Damianus.

Selain melaporkan mantan istrinya Budiarti Santi, Handoko juga melaporkan empat orang yang lain yakni, Agus Solechin, Kan Ying Ying, Yuliani Santi dan Budi Susanto dalam kasus dugaan pemfitnahan dan pencemaran nama baik.

“Dengan penyerangan kehormatan melalui pernyataan tergugat di media, maupun pemasangan iklan sebagai DPO, kami merasa sangat dirugikan, usahanya Handoko ambruk,” ujar Damianus.

Seperti diketahui, Handoko merupakan pebisnis yang tengah membangun destinasi wisata di Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Kasus yang berawal dari perceraian dan perebutan harta gono gini itu, kini masuk ke ranah pidana dengan penetapan Handoko sebagai DPO. (Way)