KORANJURI.COM – Ketua Umum DPP Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) DKI Jakarta, Peter Frans, selama ini jasa konsultansi non konstruksi nyaris terpisah dengan jasa konsultansi konstruksi. Padahal seharusnya ada sinergi diantara keduanya.
“Kami ingin para penyelenggara jasa konsultansi non-konstruksi bersama-sama menggarap pasar yang ada dan melakukan edukasi agar bisnis ini semakin menarik prospeknya,” ungkap Peter Frans.
Ajakan kepada para pelaku jasa non konstruksi ini sesuai dengan kapasitas INKINDO, yang jadi satu-satunya asosiasi konsultan terakreditasi dari Kadin Indonesia.
Diakuinya, selama ini INKINDO kurang melakukan pengembangan di bidang Jasa Konsultansi non-konstruksi, padahal anggota INKINDO tidak hanya di bidang jasa konstruksi.
Secara nasional, jumlah perusahaan konsultan teregister sebanyak 8.320 perusahaan. 934 perusahaan diantaranya adalah perusahaan konsultan yang berdomisili dan tercatat sebagai anggota DPP INKINDO DKI Jakarta. Dari jumlah itu, sekitar 600 lebih perusahaan memiliki SBU Non JK. Satu perusahaan pada umumnya memiliki antara 4-8 bidang jasa konsultansi non konstruksi.
Bila market untuk jasa konsultansi non konstruksi ini digarap dan dilembagakan, maka pasarnya akan semakin terbuka lebar. Mengingat jumlah sektor di luar konstruksi yang sangat beragam dan luas, maka kebutuhan akan layanan jasa konsultan non Konstruksi juga sangat luas dan beragam.
Selama ini terdapat beberapa jasa konsultan yang memiliki peran besar dalam perkembangan pembangunan, misalnya konsultan survai, politik, komunikasi, transportasi, telematika, perindustrian dan perdagangan, pertambangan dan energi, keuangan, pendidikan, kesehatan, rekayasa industri maupun wisata. (*)