MDA Nyatakan Tak Akan Jadi Mediator AWK

    


Aksi demo terkait ucapan Anggota DPD RI, Arya Wedakarna (AWK) tentang seks bebas dan juga Bethara yang disebut mahluk suci, dilakukan oleh massa dari 44 elemen yang tergabung ke dalam Forkom Taksu Bali di Denpasar, Selasa, 3 November 2020 – foto: Istimewa

KORANJURI.COM – Dalam aksi massa memprotes pernyataan anggota DPD RI Dapil Bali Arya Wedakarna (AWK) tentang seks bebas dan Bethara yang disebut makhluk suci serta, aliran Hare Krishna (HK), sejumlah pengunjuk rasa bergerak menuju kantor Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali.

Disitu, perwakilan massa mendesak Bendesa Agung Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet mengambil sikap tegas. Bendesa Agung pun menyampaikan sikap terhadap tuntutan komponen Krama Adat Bali.

Putra Sukahet mennyatakan, MDA tidak akan memediasi atau menyatakan diri sebagai mediator terhadap masalah krusial yang diduga kuat mengarah ke ranah pidana. MDA akan mendorong proses hukum dan penegakan hukum dilaksanakan sebagai manamestinya.

“Setelah mendengar, menyimak dan mencermati aspirasi, situasi dan kondisi yang disampaikan, maka kami menyatakan sikap mendukung penuh dan membela aspirasi seluruh perjuangan krama adat Bali,” ujar Putra Sukahet, Selasa, 3 November 2020.

MDA, kata Putra Sukahet, juga telah melarang seluruh aktivitas HK, dan juga lembaga pendidikan yang mengembangkan ajaran HK di lingkungan Desa Adat. Terkait pernyataan AWK, pihaknya menilai, ada dugaan kuat pelecehan, penghinaan dan penistaan agama Hindu Bali.

Pihaknya menyesalkan pernyataan seks bebas diperbolehkan asal memakai kondom. Karena, bertentangan dengan semua ajaran agama, termasuk Hindu Bali.

Dalam kesempatan tersebut, Putra Sukahet juga meminta kepada seluruh desa adat yang ada di Bali dan juga Krama Adat se-Bali agar selalu bersatu padu dalam usaha meperjuangkan, membela adat, agama, tradisi, seni budaya, dan semua kearifan lokal Bali.

“Dalam waktu dekat, MDA akan mengirimkan surat kepada Badan Kerhormatan DPD RI di Jakarta untuk mendapatkan perhatian yang sunguh-sungguh terhadap perilaku oknum anggota DPD RI atas nama AWK yang sangat tidak patut sesuai dengan kode etik DPD RI,” kata Putra Sukahet.

Sebelumnya, Perguruan Sandhi Murti merasa tersinggung atas terhadap pernyataan AWK yang dianggap melecehkan simbol-simbol Hindu. Termasuk, pernyataan tentang seks bebas asal pakai kondom maupun Planet Dewa yang disebut-sebut Gusti Ngurah Arya Wedakarna dalam sebuah video yang viral.

Senator yang dikenal dengan AWK ini memberikan penjelasan, apa yang disampaikan itu masih terkait dengan sosialisasi seks bebas di lingkungan remaja.

“Waktu itu, saya sosialisasi kepada siswa dan bawa data dari Kementerian PPA. Data dari pemerintah, Indonesia menduduki peringkat kedua tertinggi di ASEAN Dalam hal nikah muda, dan itu masih dalam rangka pencegahan HIV/AIDS,” kata Wedakarna di kantor DPD RI Provinsi Bali pada Jumat, (30/10/2020).

“Saya ga mau jadi pemimpin munafik, pemilih saya kebanyakan anak muda, dan itu acara resmi, saya pakai PIN DPD,” tambahnya.

Video yang telah viral di medsos itu, menurut AWK sudah dilakukan pemotongan. Sehingga maknanya tidak sesuai lagi seperti apa yang ia sampaikan. (Way)