LSM Gerak Desak KPK Periksa Bupati Anaz Soal Dana Bansos

    


Aksi demo yang dilakukan LSM Gerak di depan Pemkab Banyuwangi, Rabu, 19 Juli 2018 - foto: Istimewa

KORANJURI.COM – Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Rakyat Anti Korupsi (LSM Gerak) Banyuwangi melakukan aksi demo di depan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Aksi dilakukan untuk mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa Bupati Banyuwangi, Abdulllah Azwar Anas terkait kasus Dana Hibah dan Bansos tahun anggaran 2016-2017 yang dilaporkan ke KPK pada 6 Oktober 2016.

Jika kasus dugaan penyalahgunaan bansos tidak segera ditangani, LSM Gerak akan meminta KPK turun ke Bumi Blambangan untuk mengambil alih kasus ini.

Tuntutan ini disuarakan lewat aksi damai di depan Pemda Banyuwangi sekitar pukul 10.00 WIB, Kamis (19/7/2018).

“Pemerintah daerah telah mencairkan dana hibah ke salah satu organisasi keagamaan secara terus menerus dalam kurun waktu dua tahun, sehingga menimbulkan kerugian keuangan daerah senilai Rp 16 miliar,” jelas Ketua LSM Gerak, Sulaiman Sabang, Rabu, 19 Juli 2018.

Pemberian bansos yang secara terus menerus terhadap salah satu organisasi, jelas Sulaiman, bertentangan dengan Pasal 4 Permendagri No.14 Tahun 2016 serta Perbup No.37 Tahun 2015 Pasal 5.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menjadi sasaran demo karena dianggap paling bertanggung jawab atas mengalirnya dana tersebut karena telah menandatangani persetujuannya.

“Kasusnya sudah dilaporkan ke KPK juga,” tambah Sulaiman.

Bahkan, perkara ini juga sudah menjalani proses penyelidikan. Kejati Jatim bahkan sudah melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan didua tempat, yakni Banyuwangi dan Surabaya.

Pemeriksaan digelar sekitar Mei 2018. Tapi sampai sekarang belum ada penetapan tersangka sebagai bukti ada peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan.

“Dana hibah yang dialirkan sebagian tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya,” tuding Sulaiman.

Mantan Ketua PCNU Banyuwangi KH Maskur Ali turut pula jadi sasaran para demonstran. Versi Sulaiman Sabang. Organisasi yang dulu digawangi kiai asal Genteng tersebut, menurut Sulaiman, ikut mendapat aliran dana hibah yang terus menerus.

“Sudah satu tahun laporan kami masih nyantol di meja aduan masyarakat (Dumas) KPK. Lalu kami kirim data lagi,” serunya.

Sulaiman juga menyinggung dana hibah dan bansos yang tidak ada pertanggungjawaban jelas.

“Ada ormas yang dapat bantuan 200 juta, tetapi ormasnya hanya menerima Rp 77 juta lebih. Nah, yang lainya mana. Ini akal-akalanya bupati saja,” paparnya.

Tidak hanya itu saja, Sulaiman akan melakukan aksi serupa di gedung KPK. Dan, tujuanya hanya mendesak Komisi anti rasuah iyu untuk segera memeriksa Bupati Anas dan pengurus NU yang lama.

“Karena KPK tetap menjadi Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena apa, kasus dana hibah dan bansos sekarang ini menjadi misteri,” bebernya.

Selain Sulaiman yang menjadi orator, juga ada Edy Gempur dan Cak No. Mereka juga mengutuk pelaku-pelaku korupsi yang merugikan uang rakyat. Aksi yang digelar kurang lebih satu jam berjalan tertib dengan pengamanan aparat Kepolisian Resor Banyuwangi.

Lalulintas di depan TMP Wisma Raga Satria yang berseberangan dengan pemda juga lancar. (ari/*)