Langgar Prokes, Usaha Pariwisata bisa Dicabut Ijinnya

    


Gubernur Bali Wayan Koster mengumumkan penerbitan Pergub No 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Gedung Jayasabha, Denpasar, Rabu, 26 Agustus 2020 - foto: Istimewa

KORANJURI.COM – Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan, akses untuk wisatawan mancanegara masuk ke Bali ditunda. Sebelumnya, rencana membuka pariwisata Bali untuk wisatawan asing akan dilakukan pada 11 September 2020.

“Kuncinya satu. Adalah kita harus sama-sama tertib dan disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan ini, sehingga penanganan Covid-19 ini menjadi baik,” kata Gubernur di Jayasabha, Rabu, 26 Agustus 2020.

Ia mengatakan, saat ini perkembangan kasus covid-19 di Bali masih fluktuatif. Ada sejumlah alasan yang menurutnya, dibutuhkan agar penyebaran covid-19 di Bali grafiknya menurun.

Koster menegaskan, keberhasilan dalam menangani Covid-19 bukan hanya komitmen pemerintah semata. Tapi juga tanggung jawab seluruh komponen masyarakat. Karena itu, jelasnya, sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 46 Tahun 2020, pihaknya mengajak seluruh masyarakat agar betul-betul disiplin dan tertib.

“Termasuk juga para pelaku usaha pariwisata,” ujarnya.

Penundaan pembukaan kembali aktifitas pariwisata Bali tahap ke III juga muncul dari faktor internal di Bali. Ada sejumlah pengusaha pariwisata yang belum tertib dalam melaksanakan protokol kesehatan.

Namun alasan signifikan yakni masih berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 11 tahun 2020 tentang Pelarangan Sementera Orang Asing Berkunjung ke Negara Indonesia.

“Jadi peraturan ini masih berlaku sehingga otomatis tidak ada wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia, termasuk ke Bali. Selain itu, negara-negara lain juga belum memberlakukan kebijakan untuk mengizinkan warga negaranya berkunjung ke negara lain,” ujarnya.

Menurutnya, kesadaran masyarakat Bali memakai masker telah berjalan dengan baik dan cukup tinggi. Namun di sisi lain, sejumlah pelaku usaha pariwisata seperti restoran, ditemukan masih ada pegawainya yang tidak memakai masker.

“Karena itu, ini yang harus ditertibkan. Saya meminta Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan pengecekan dan penertiban,” ujarnya.

Disiplin menjalankan protokol kesehatan itu dikatakan, diimbangi dengan sanksi tegas. Bahkan, sampai kepada pencabutan ijin usaha.

“Saya sudah rapat dengan PHRI agar anggota yang tidak tertib dan disiplin dicabut sertifikatnya. Jadi kalau ada pegawainya tidak pakai masker, saya minta sertifikatnya dicabut dan diberikan sanksi. Kalau perlu, dengan adanya Pergub ini, izinnya sementara dicabut,” ujar Gubernur. (Way)