KPU Habiskan 50 Persen dari Alokasi Anggaran Pilkada Bali 2024

oleh
KPU Provinsi Bali memberikan pemaparan terkait evaluasi Pilkada Serentak 2024 pada Senin, 23 Desember 2024 - foto: Koranjuri.com

KORANJURI.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali memperkirakan anggaran yang dihabiskan untuk Pilgub Bali tahun 2024 hanya 50 persen dari Nilai Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebesar Rp155,9 miliar.

Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan mengatakan, realisasi anggaran itu digunakan secara efektif dan efisien. Biaya untuk Pilgub Bali 2024 diperkirakan sebesar Rp70 miliar.

“Pengiritan anggaran itu, pertama, karena ternyata di Bali tidak ada calon perseorangan di Pilgub Bali,” kata Lidartawan di Denpasar, Senin, 23 Desember 2024.

KPU Provinsi Bali, kata Lidartawan, hanya menyiapkan anggaran untuk dua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk kampanye. Sehingga, anggaran yang tidak digunakan untuk akan dikembalikan ke kas daerah Provinsi Bali.

Kebutuhan anggaran yang dapat diminimalisir kebutuhannya, kata Lidartawan, berada pada pos kelompok kerja (Pokja). KPU Bali hanya menggunakan 2 pokja dari ketentuan Kementerian Keuangan yang membolehkan maksimal 5 pokja dalam setahun

Selain itu, biaya perjalanan dinas hanya dilakukan untuk hal yang penting dan mendesak. Termasuk, pengadaan barang dan jasa juga ditekan seefisien mungkin.

“Saya minta pak sekretaris kalau komputer masih bagus jangan beli, uangnya kita kembalikan,” ujarnya.

Dalam Pilkada Serentak 2024 tingkat provinsi Bali, KPU memasang target tidak ada sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Biaya yang cukup besar untuk Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kepala daerah cukup besar.

“Tapi itu tidak dikeluarkan satu rupiah pun. Kalau dibilang Pilkada mahal, Pilkada Serentak kali ini, sangat murah dibandingkan Pilkada sebelumnya,” kata Agung Lidartawan.

Kebutuhan anggaran selama Pilgub Bali, kata Lidartawan, dikeluarkan untuk belanja ekonomi dan logistik pemilu. Serta, biaya untuk pembayaran kepada petugas pemilu.

“Jadi nilai-nilai itu yang terbuang, sisanya untuk rakyat semua, sosialisasi untuk makan minum, kampanye untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat,” jelas Lidartawan. (Way)

KORANJURI.com di Google News