Koster Paparkan Pencapaian Selama 3,2 Bulan Jabat Gubernur

    


Gubernur Bali I Wayan Koster - foto: Istimewa

KORANJURI.COM – Selama 3,2 bulan menjabat Gubernur Bali, I Wayan Koster bergerak cepat dengan melahirkan payung hukum berupa Pergub dan Perda.

Kedua peraturan itu memberikan pengaruh positif cukup banyak terhadap pertumbuhan ekonomi, budaya, maupun kepariwisataan di Bali. Konsep ‘Nangun Sat Kerti Loka Bali’ menjadi dasar dari penyusunan Pergub dan Perda di Bali.

Pergub yang telah selesai dan diberlakukan yakni, Pergub 79 tahun 2018 tentang Busana Adat Bali dan Pergub 80 tahun 2018 tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa Bali. Dua Pergub yang segera terbit yakni, Pergub tentang sampah plastik serta Pergub tentang pemasaran dan pemanfaatan produk lokal Bali.

Sementara untuk Perda yang akan selesai awal tahun depan yakni, Rancangan Perda Desa Adat dan Rancangan Perda kontribusi wisatawan untuk pelestarian lingkungan, alam, dan budaya Bali.

Koster mengatakan, Pergub No. 79 tahun 2018 tentang penggunaan busana adat Bali, dan Pergub No. 80 tahun 2018 tentang perlindungan dan pengunaan aksara, bahasa, dan sastra Bali sudah berjalan dan disambut dengan baik.

“Sudah berjalan ini (Pergub No. 79 dan 80, red). Di kantor-kantor pemerintahan, instansi pendidikan, swasta sudah mengganti papan nama dan juga menggunakan busana adat Bali setiap hari Kamis dan Purnama Tilem. Yang belum, hanya papan petunjuk yang ada di jalan-jalan, karena menunggu anggaran tahun 2019,” kata Koster saat ramah tamah bersama wartawan menutup tahun 2018, di Warung Be Sanur, Renon, Denpasar, Jumat 21 Desember 2018.

Selain itu, lanjut Koster, dua Pergub yang akan segera terbit yakni, tentang pembatasan timbunan sampah plastik dengan sistem satu kali pakai dan Pergub tentang pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian lokal Bali, perikanan, dan industri lokal Bali.

Pergub pembatasan sampah plastik ini untuk membebaskan Bali dari sampah plastik yang saat ini cukup tinggi. Sedangkan Pergub tentang pemasaran dan pemanfaatan produk lokal Bali mewajibkan restoran, hotel, dan pasar swalayan memanfaatkan produk pertanian, perikanan dan industri lokal Bali.

“Dua Pergub ini sudah kita ajukan ke Kementerian Dalam Negeri. Dan saya harap, segera turun dari Depdagri di akhir tahun ini, sehingga dengan segera bisa kita sosialisasikan dan efektif berlaku per Januari 2019 ini,” jelas Koster.

Lebih lanjut pria kelahiran Singaraja, 20 Oktober 1962 ini mengatakan, pembelian produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali ini mengatur harga minimal pembelian 20 persen di atas biaya produksi, dan harus cash ke petani. Namun, jika pembelian melalui Perusahaan Daerah (Perusda), maka pembeli boleh membayar dalam jangka waktu satu bulan paling lama, tetapi Perusda harus membayar cash ke petani.

“Jadi ke petani tidak boleh ditunda pembayarannya. Karena itu kita akan menyiapkan Perusahaan Daerah untuk membeli secara tunai kepada petani. Kalau hotel tidak mau membayar tunai, harus membeli ke Perusda,” jelas Koster.

Menurutnya, Pergub ini akan berdampak luas bagi petani di Bali.

“Antara pariwisata dengan petani belum ketemu, sekarang dengan Pergub ini, kita pertemukan. Ini yang namanya negara hadir, pemerintah hadir untuk mewadahi bertemunya antara pelaku pariwisata dengan petani,” paparnya.

Koster menambahkan, pihaknya juga telah membuat rancangan dua Peraturan Daerah (Perda), yakni Rancangan Perda Desa Adat dan Rancangan Perda kontribusi wisatawan untuk pelestarian lingkungan, alam, dan budaya Bali. Rancangan kedua Perda ini sudah diajukan ke DPRD Bali.

“Kami berharap, bulan Februari 2019 akhir paling lambat sudah selesai,” sebutnya seraya mengatakan, pihaknya juga Perda lanjutan dari pemerintahan sebelumnya, tentang revisi Perda No.16 tahun 2009 tentang RT/RW.

“Saya teruskan itu, karena memang kita membutuhkan RT/RW yang akomodatif untuk memayungi pelaksanaan program dengan visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’,” jelasnya. (Way/*)