KORANJURI.COM – Di sela-sela mendampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla membuka forum Understanding Public Sector and Administration Reform For National Development di Nusa Dua, Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat menemui ribuan Bendesa adat se-Bali di Inna Grand Bali Beach Hotel, Sanur, Kamis, 14 Maret 2019.
Pertemuan itu atas inisiasi Gubernur Bali I Wayan Koster. Menteri Keuangan sengaja dihadirkan untuk mendengar pemaparan tentang pentingnya Bali menjaga tradisi dan kebudayaan melalui Desa Adat.
Koster menjelaskan, Bali memiliki 1.493 desa Adat yang keberadaannya berbeda dengan desa administratif.
“Desa Adat dibentuk oleh masyarakat sendiri, bukan oleh pemerintah. Desa Adat dipimpin oleh Bendesa, punya sistem pemerintahan sendiri ada eksekutif, legislatif, yudikatif ada rakyat, aturan hukum,” jelas Wayan Koster, Kamis, 14 Maret 2019.
Untuk menghidupkan Desa Adat sebagai penjaga tradisi, Koster mengatakan, butuh pendanaan seperti program Dana Desa. Selama ini, kata Koster, Bendesa Adat sebagai pemimpin Desa Adat bekerja mengabdi demi keberlangsungan adat dan tradisi di Bali.
“Tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka penjaga gawang tradisi, apapun yang terjadi di masyarakat, para Bendesa ini yang pertama menanggulangi, seperti kematian atau kelahiran. Karena itu saya sangat sayangi mereka,” ujar Koster disambut riuh tepuk tangan.
“Kami serahkan kepada ibu sebagai pengelola keuangan negara dan saya juga siap berbicara dengan bapak Presiden,” tambah Koster.
Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab ‘todongan’ I Wayan Koster.
“Caranya gimana, saya hadir disini sebenarnya untuk satu pertanyaan, caranya gimana?” ujar Sri Mulyani.
“Padahal pak Gubernur sebenarnya pengalamannya banyak di DPR RI, tapi biar kelihatan keren saya dihadirkan disini, sekarang caranya gimana?” tambah Sri Mulyani diikuti tawa ribuan Bendesa Adat yang hadir.
Menkeu memahami pentingnya nilai keharmonisan di masyarakat. “Social cohetion nilainya tidak terhingga, priceless. Sampai-sampai para Bendesa ini tidak dibayar,” ujar Sri Mulyani.
Dirinya akan memperjuangkan keberlangsungan Desa Adat di Bali. Namun ia menjelaskan, keuangan negara diputuskan atas inisiatif pemerintah dan DPR kemudian dituangkan dalam bentuk UU.
Target APBN tahun 2019 sebesar Rp 2.165 trilyun. Namun, nilai belanja negara mencapai Rp 2.461 trilyun.
“Jadi defisit. Transfer ke daerah jumlahnya juga cukup besar mencapai Rp 826,8 trilyun yang dibelanjakan dalam berbagai bentuk,” ujarnya.
Sri Mulyani menyebut, Dana Desa untuk Bali jumlahnya meningkat signifikan dari tahun 2015 sebesar Rp 180 milyar dan tahun 2019 mencapai Rp 630 milyar. (Way)
