Koster Akan Resmikan Perda Desa Adat di Hari dan Tempat yang Sakral

    


Gubernur Bali I Wayan Koster - foto: Istimewa

KORANJURI.COM – Gubernur Bali Wayan Koster akan meresmikan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Peresmian akan dilangsungkan di Wantilan Pura Samuhan Tiga, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, di hari yang cukup sakral, Anggara (Selasa) Kliwon, Kulantir, Selasa, 4 Juni 2019 besok.

Perda sebagai penguatan eksistensi desa adat menjadi momen yang bersejarah. Menurut Gubernur Koster, Perda ini secara garis besar mengatur secara fundamental dan komprehensif mengenai berbagai aspek berkenaan dengan desa adat di Bali untuk menguatkan kedudukan, kewenangan, dan peran desa adat.

“Ini merupakan implementasi nyata dari visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru,” ujarnya pada Minggu (2/6/2019).

Menurut Koster, Perda tersebut memayungi otonomi dengan kewenangan mengatur dan mengurus daerahnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.

“Tentu saja dengan catatan, lembaga, majelis dan tiap perangkatnya harus punya pemahaman yang menyeluruh akan kewenangannya,” terang Koster.

Dijelaskannya pula, Perda ini juga menegaskan desa adat sebagai pelembagaan dalam pelaksanaan tatanan kehidupan masyarakat Bali sesuai dengan kearifan lokal Sad Kerthi

“Desa adat ini sebagai cerminan, sebagai karakter orang Bali itu sendiri, yang diperkuat makna dan fungsinya dengan Perda ini,” jelasnya.

Begitupun dengan pengelolaan anggaran, lembaga-lembaga yang dinaungi, aset desa, hingga penggolongan krama, semuanya lebih dipertegas dan diperjelas kembali.

“Sehingga lebih jelas pengelolaannya,” ujar Gubernur Kelahiran Sembiran, Buleleng ini.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan regulasi ini, Koster akan menjalin kerjasama serta sinergitas, antara Pemprov, Majelis Utama hingga Alit dan Perguruan Tinggi. Hal itu dimaksudkan untuk menyamakan persepsi.

“Ditunjang juga dengan sosialisasi secara intens. Saya optimis, penerapan Perda ini akan memberikan dampak besar dan menyeluruh bagi kehidupan adat, sosial, budaya dan keagamaan di Bali. Yang paling penting, menegaskan kembali keberadaan desa adat di Bali, baik secara fakta maupun secara hukum,” jelasnya demikian.

Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali ini tidak mengacu pada UU 6/2014 tentang Desa. Melainkan, mengacu pada UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 236 ayat (4). Disitu dinyatakan, Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karena itu pengertian Desa Adat dalam Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali ini secara khusus, berbeda dengan pengertian Desa Adat dalam UU 6/2014 tentang Desa.

Karena mengacu pada UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Desa Adat dalam Perda ini memiliki wilayah, hak asal usul, hak-hak tradisional, susunan asli, serta otonomi asli untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Perda ini sekaligus menandai diakuinya Desa Adat untuk pertama kalinya secara resmi.

Dalam penandatanganan prasasti akan dihadiri seluruh bupati/walikota se-Bali, Sulinggih dan Pemangku, Parisada, Majelis Utama, Madya dan Alit Desa Pakraman, Bendesa Adat, Kepala Desa/Perbekel, Lurah, serta tokoh-tokoh dan perwakilan masyarakat. (*)