Kejar Target PAD, UPPD Purworejo Giatkan Razia Gabungan

    


Ollyk Hendrarjanto, SH, Kepala UPPD Kabupaten Purworejo, saat terjun langsung dalam sebuah razia gabungan bersama Satlantas Polres Purworejo - foto: Sujono/Koranjuri.com

KORANJURI.COM – Secara rutin, dari kantor Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Purworejo, menggelar razia gabungan bersama Satlantas Polres Purworejo. Razia ini dilakukan, untuk menjaring kendaraan yang telat pembayaran pajaknya, atau yang mendekati jatuh tempo.

Seminggu sekali minimal, operasi gabungan ini dilaksanakan. Dalam setiap kegiatan operasi gabungan, dari UPPD bisa mendapat pemasukan pajak rata-rata Rp 5 juta. Dan razia gabungan ini, dari hasil evaluasi, merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor.

“Dari UPPD melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat supaya taat membayar pajak kendaraan bermotor. Salah satunya, dengan rutin menggelar razia gabungan bersama Satlantas Polres Purworejo,” jelas Ollyk Hendrarjanto, SH, Kepala UPPD Kabupaten Purworejo, Senin (8/7).

Ditegaskan pula oleh Ollyk, jika dalam razia tersebut ada kendaraan melebihi jatuh tempo pajak, dan tidak dibayar saat razia, maka kendaraan tersebut bisa ditilang. Hal itu disebabkan, tidak adanya pengesahan pajak dari kepolisian, sehingga tetap melanggar salah satu pasal dalam UU lalu lintas, yang intinya, bila pemilik kendaraan tidak melakukan kewajibannya, membayar pajak kendaraan setiap tahun dan per lima tahun, artinya surat-surat kendaraan tidak sah. Penilangan bukan pada pajak mati, namun pada aspek keabsahan atau legalitas STNK.

Diungkapkan oleh Ollyk, selain razia gabungan, pihaknya juga melakukan jemput bola, dengan mendatangi masyarakat yang belum membayar pajak secara door to door, juga publikasi melalui medsos (Facebook, Instragram, maupun Twitter).

Menurut Ollyk, yang didampingi Irawan, staf bagian RPP (Restribusi, Pendapatan lain dan Penagihan), jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor dari bulan Januari hingga Juni 2019, mencapai Rp 3,2 milyar. Dari jumlah tersebut, dengan penagihan door to door, dari Januari hingga Juni sudah cair 45,67 persen, atau mencapai sekitar Rp 1,4 milyar.

“Dari penagihan door to door ini, sisanya berpotensi belum punya uang, meninggal dunia, rusak berat, hilang, serta tidak diketahui alamatnya,” terang Ollyk.

Dulu, kata Ollyk, penagihan pajak ini, yang dikenal dengan SPKPPKB (Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor), dikirimkan 30 hari sebelum jatuh tempo. Kini, surat tersebut dikeluarkan setelah jatuh tempo. Penagihan door to door ini, dilakukan secara persuasif, dan secara tidak langsung juga merupakan pendataan. Dalam hal ini, UPPD Purworejo bekerja sama dengan kantor pos dan FKPPI.

Dijelaskan pula oleh Ollyk, bahwa dalam tahun 2019 ini, target pemasukan pajak kendaraan bermotor mencapai Rp 69,5 milyar. Dari jumlah tersebut, hingga bulan Juni, pemasukannya sudah mencapai Rp 38,1 milyar. Baik Ollyk maupun Irawan tetap optimis, target yang sudah ditentukan tersebut akan tercapai.

“Kesadaran masyarakat Purworejo untuk membayar pajak kendaraan bermotor sudah sangat bagus. Kita juga sudah memperluas layanan, seperti di CFD (Car free Day), Samsat Sabtu malam Minggu, maupun Samsat Paten di Kutoarjo dan Pituruh, juga Samsat keliling,” pungkas Ollyk. (Jon)