Kalau Ada Kendala Upload data e-PUPNS, PNS Bisa Lapor Kesini

    


Theodorus Darius Lusi - foto: Koranjuri.com

KORANJURI.COM – Jika sampai 31 Desember Pegawai Negeri Sipil (PNS)belum memverifikasi data elektronik-Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (e-PUPNS), dipastikan setelah itu data akan direject oleh sistem. Pemutrakhiran data secara online untuk PNS harus sudah selesai sebelum akhir tahun.

“Kalau mengalami kendala harus dilaporkan dulu, kalau tidak, otomatis sistem akan menolak data PNS yang masuk setelah 31 Desember 2015,” jelas Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian Kantor Regional BKN Wilayah X Denpasar, Theodorus Darius Lusi, Selasa 23 November 2015.

Menurut Theo, pemutakhiran data PNS diperlukan untuk memverifikasi ketepatan data diri PNS dengan data yang tercatat di Badan Kepegawaian Negara. Ia mencontohkan, ejaan nama harus tepat sesuai ijasah dan SK pengangkatan PNS.

Kemungkinan jika ada kesalahan ejaan nama, PNS diminta melampirkan ijasah dan SK pengangkatan PNS untuk dimutakhirkan. Namun persyaratan itu dinilai oleh sebagian pegawai pemerintah telalu ribet. Beberapa persyaratan disebutkan butuh identitas diri atau KTP dari anggota keluarga lain.

Hanya saja, menurut Theo, persyaratan itu memang mutlak harus dilampirkan. Mengingat verifikasi data dibutuhkan untuk kepentingan PNS. Ketika ditanya tentang sanksi bagi PNS yang telat mengirimkan aplikasi e-PUPNS, Theo tidak menampik sanksi kehilangan hak atau dianggap pensiun dini, bakal dialami oleh PNS yang terlambat menyetor data melalui situs ini.

“Langkahnya kalau terjadi kendala, lapor dulu ke SKPD, BKD dan terakhir konfirmasikan ke BKN supaya kita bisa membantu mengatasi,” kata Theo.

Secara nasional, jumlah PNS sebanyak 4,3 juta orang. Sedangkan di wilayah propinsi Bali, NTB dan NTT sebanyak 270 ribu orang. Hingga akhir November 2015, BKN mengklaim, pelaporan data terbaru PNS melalui e-PUPNS sudah mencapai 90%.

“Saya rasa semuanya sekarang serba mudah. Lewat ponsel saja bisa mengirimkan datanya,” jelas Theo.
 
 
 
way