Kadispora Bali Minta Pengelola Sekolah Kedepankan Empati di Masa Pandemi

    


Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, IKN Boy Jayawibawa - foto: Koranjuri.com

KORANJURI.COM – Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, IKN Boy Jayawibawa meminta kepada para kepala sekolah SMA/SMK untuk mengedepankan rasa empati di tengah pandemi Covid-19 ini.

“Jangankan untuk menaikkan SPP di tengah pandemi ini, membayar saja para orangtua siswa sudah kewalahan. Untuk itu saya harap mengedepankan rasa empati,” kata Boy di Denpasar, Selasa (9/6/2020).

Dikatakannya, rasa empati ini juga harus ditunjukkan oleh para kepala SMA/SMK Negeri yang ada di bawah naungan Disdikpora Provinsi Bali.

“Termasuk juga untuk sumbangan komite. Itu bisa ditinjau ulang. Karena saat perencanaan sumbangan komite itu kan dalam situasi normal,” jelasnya.

Dalam kondisi dan situasi saat ini, lanjut Boy, perekonomian masyarakat sedang turun drastis. Sehingga perlu mengedepankan rasa empati agar sedikit meringankan beban para orangtua siswa di sekolah negeri.

“Sekarang dalam situasi seperti ini masih bisa kok, sumbangan komite ditinjau kembali,” kata Boy.

Kadispora juga mengingatkan, pengelola sekolah swasta tidak menaikkan SPP. Mengingat Pemprov Bali, melalui kebijakan Gubernur telah memberikan bantuan siswa sekolah swasta disemua jenjang pendidikan.

Boy mengingatkan, sumbangan komite adalah kesepakatan orangtua siswa. Kalau namanya kesepakatan berarti masih bisa dirembuk untuk ditinjau kembali. Khususnya terkait kemanfaatan.

Sedangkan untuk SPP sekolah swasta, kata dia, itu memang ranah pihak sekolah untuk pembiayaan belajar mengajar di sekolah swasta.

“Untuk sekolah swasta, saya rasa bisa ada kebijakan dari masing-masing sekolah swasta seperti mencicil, memberikan keringanan. Itu kan masih ada batas toleransi terkait SPP maupun komite,” terangnya demikian.

Terkait dengan tahun ajaran baru yang akan segera berlangsung, Pemprov Baku melalui Dinas Pendidikan, Pemuda DAN Olahraga, tetap memberlakukan pembelajaran jarak jauh. Boy mengatakan, sampai saat ini belum ada keputusan untuk bersekolah secara tatap muka.

“Kami masih menunggu keputusan Gugus Tugas, baik yang ada di pusat maupun yang ada di provinsi,” jelasnya demikian. (Way)