Kadispar Harap Tak Ada Perang Tarif di Bali Akibat Isu Virus 2019-nCoV

    


Kepala Dinas Pariwisata Bali Putu Astawa - foto: Koranjuri.com

KORANJURI.COM – Pemerintah Tiongkok telah mengeluarkan larangan bagi warganya untuk bepergian ke luar negeri, termasuk ke Bali, mulai 29 Januari 2020 pukul 00.00.

Larangan itu memunculkan prediksi dari sejumlah pelaku perhotelan di Bali. Tingkat hunian hotel yang diperkirakan menurun drastis, dikhawatirkan bakal memicu perang tarif.

Terkait potensi terjadinya ‘perang’ harga tarif hotel, Putu Astawa berharap agar itu tidak sampai terjadi. Kondisi sekarang adalah force majeur dari merebaknya virus korona baru yang dilambangkan dengan 2019-nCoV. Virus Wuhan muncul di Kota Wuhan, China sejak 31 Desember 2019.

“Ini yang tidak kita inginkan. Tapi yang perlu kita ingat, Bali juga punya pangsa pasar selain Tiongkok, ada Australia, Eropa dan India yang punya kedekatan dengan kita. Itu nanti yang akan dimaksimalkan sambil menunggu situasi di Tiongkok mereda,” jelas Kadis Pariwisata Bali, Putu Astawa, Selasa, 28 Januari 2020.

Periode Januari-Desember 2019, jumlah kunjungan wistawan Tiongkok ke Bali sebanyak 1.196.497 orang, atau terbanyak kedua setelah Australia. Sedangkan turis asal negeri Kangguru sebanyak 1.230.133 orang. Posisi ketiga yakni India sebanyak 377.543 orang.

Dikatakan lagi, wisatawan asal negara Eropa juga berpotensi jadi switch market atas isu mewabahnya virus Corona. Menurut Astawa, length of stay wisatawan Eropa rata-rata cukup lama.

“Eropa juga harus kita pelihara, kunjungannya ke Bali. Nilai tukar uangnya tinggi dibanding kita, jadi mereka menganggap murah berkunjung ke Bali. Disamping karena jaraknya yang jauh, masa tinggalnya bisa lebih lama,” jelas Kadispar.

Putu Astawa menyebutkan, pada semester I tahun 2019, okupansi hotel mencapai 60 persen. Kemudian, di semester II tahun yang sama, tingkat hunian mencapai 70 persen.

“Dalam kondisi normal, rata-rata okupansi hotel 65 persen per bulan, ini balance dengan masa idle yang 35 persen,” jelasnya.

Di sisi lain, Kadispar Bali meminta masyarakat agar tidak mudah membenarkan informasi terkait suspect virus 2019-nCoV. Ada tahapan-tahapan, termasuk riwayat seseorang yang dinyatakan suspect virus Corona.

“Sebelum ada statement resmi dari pemerintah, jangan terlalu mudah menerima kabar hoaks, penetapan suspect ada SOP dan tahapannya,” jelasnya. (Way)