KORANJURI.COM – Blended Finance yang jadi formula untuk memobilisasi pembiayaan dari sektor pemerintah maupun swasta, menjadi salah satu fokus yang dibahas dalam forum Nusa Dua, 1-3 September 2024.
Penyelenggaraan High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF-MSP) 2024 yang digelar bersamaan dengan Indonesia-Africa Forum (IAF) II, resmi ditutup pada Selasa, 3 September 2024.
Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, pembicaraan yang dibahas dalam sesi bilateral, Indonesia perlu memperkuat perdagangan Selatan-Selatan.
“Koneksi ini diperlukan untuk penguatan south-south triangular cooperation. Transformasi yang dibutuhkan di negara berkembang salah satunya adalah financing,” kata Amalia di BNDCC, Nusa Dua, Bali, Selasa, 3 September 2024.
Dalam hal ini, blended finance telah diterapkan di provinsi Bali melalui Bali-Kerthi Development Fund (BDF). Amalia mengatakan, instrumen pembiayaan itu untuk mengisi gap pendanaan pembangunan.
Konsep blended finance melibatkan para pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan pendanaan pembangunan publik yang melibatkan swasta.
“Indonesia saat G20 telah mengusung blended finance alliance. Di tingkat provinsi ada pengembangan Bali-Kerthi Development Fund (BDF) untuk membantu transformasi ekonomi Kerthi Bali,” kata Amalia.
Menurutnya, BDG jadi contoh konkret terobosan pembiayaan yang dapat dilakukan hingga tingkat regional, dengan skema maupun struktur pembiayaan yang baru.
“Bahkan BDF ini rencananya akan membiayai pembangunan LRT di Bali untuk meningkatkan konektivitas,” ujar Amalia.
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas Bogat Widyatmoko menambahkan, kerjasama Selatan-Selatan akan mengurangi penerapan pajak ganda investasi.
“Ke depan, kata Bogat, SSTC ini akan menerapkan baku baru di bidang investasi. Sebagai bagian dari kerjasama ini, kami juga akan mengedepankan kerjasama ekonomi untuk small and medium enterprise,” kata Bogat. (Way)
