Henry, Catatan Politik Transaksional ‘Caleg Di Rampok, Caleg Merampok ‘

oleh
Keterangan foto: Caleg Perindo Dapil.V Jawa Tengah, KRAT Henry Indraguna, SH./ foto: istimewa

KORANJURI.COM-Pemilu adalah ajang pesta demokrasi lima tahunan yang secara konstitusi di pergunakan sebagai cara untuk memilih wakil rakyat di DPR RI, DPRD Propinsi, DPD dan DPRD Kabupaten / Kota di seluruh Indonesia.

Namun di dalam pelaksanaanya sering kali pesta demokrasi di warnai dengan politik uang.

Mengingat mahalnya harga pencalegan dari mulai membangun jaringan konstituen, sosialisasi, sampai dengan pengadaan sarana dan prasarana APK dan saksi, membuat politik transaksional pada ahkirnya turut andil menentukan seberapa besar suara yang akan di peroleh.

Warna pesta demokrasi seperti itu tentu saja sangat mencederai jalanya pemilihan umum, sehingga kualitas caleg yang terpilih tentu saja di ragukan integritasnya.

Hampir di banyak daerah, pesta demokrasi selalu di warnai politik transaksional, seperti halnya Dapil V Jawa Tengah yang kerap dijuluki sebagai Dapil neraka Jawa Tengah.

‘ Meski tidak bisa di buktikan secara langsung, namun politik transaksional selalu ada hampir di seluruh daerah pemilihan di Indonesia” Tegas Henry Indraguna, Caleg Perindo yang maju sebagai kontestan di Dapil V Jawa Tengah.

Di akui Henry, Politik transaksional menjadi budaya karena memang di langgengkan oleh sebagian oknum caleg yang ingin meraih suara instan, tanpa harus mesosialisakan program misi dan visinya.

Tanpa harus turun kebawah ke masyarakat.

Budaya menjual suara oleh sebagian orang dalam pesta demokrasi di anggap sebuah hal yang wajar. Semua itu tak lepas akibat murahnya kualitas para caleg, sehingga nilai integritas mereka sangat di ragukan.

Jual beli suara bagi Henry adalah cara politik yang tidak memiliki martabat, tidak bermoral, merampas kedaulatan politik rakyat dan melanggar nilai nilai luhur agama.

Imbas dari politik transaksional tentu saja tidak menjadikan caleg amanah menjadi wakil rakyat. Justru membangun budaya korupsi dan menurunkan kualitas pesta demokrasi.

Politik transaksional menjadikan rakyat meragukan kualitas kinerja para dewan di dalam peranya sebagai fungsi legislasi, bugeting dan fungsi kontrol.

Oleh sebab itu dalam pesta demokrasi saat ini hanya ada dua pilihan, pemilu menjadi bagian dari memperbaiki bangsa atau bagian dari merusak moral bangsa.

Satu dari dua pilihan tersebut harus di ambil sebagai catatan, agar caleg yang terpilih melalui politik transaksional tidak menjadikan ruang sidang sebagai tempat untuk merampok uang negara, sekaligus mengikis paradigma caleg di rampok pada saat perjalanan pesta demokrasi sedang berlangsung, tutup Henry dalam paparanya./Jk

KORANJURI.com di Google News