Hakim: Sidang Gugatan FKPPI Terhadap Ahli Waris Sriwedari Kurang Bukti

    


Sidang gugatan FKPPI terhadap hasil putusan inkrah yang memenangkan Tanah Sriwedari sebagai milik ahli waris digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surakarta hari ini Kamis, (14/1/2020) siang - foto: Istimewa

KORANJURI.COM – Sidang gugatan FKPPI terhadap hasil putusan inkrah yang memenangkan Tanah Sriwedari sebagai milik ahli waris digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surakarta hari ini Kamis, (14/1/2020) siang.

Dalam sidang yang dihadiri penggugat dan tergugat tersebut, Hakim menyatakan bahwa gugatan dari FKPPI lewat kuasa hukumnya kurang bukti dan tidak jelas dasar hukumnya. Berkas yang diajukan FKPPI dianggap tidak jelas dan kurang memiliki kekuatan hukum secara pasti.

Oleh sebab itu PN Surakarta menunda sidang sampai pihak kuasa hukum FKPPI memberikan bukti data secara jelas.

Kuasa Hukum Ahli Waris Sriwedari, Dr HM Anwar Rachman, SH, MH, mengatakan bahwa kepemilikan tanah Sriwedari tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) milik RMT Wirjodiningrat.

“Karena punya kekuatan hukum berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA),” ujarnya.

Anwar Rachman, lebih lanjut menyatakan bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung No:3249-K/Pdt/2012, putusannnya mengenai pengosongan secara paksa karena kepemilikan ahli waris telah inkhrach berdasar Putusan MA No:3000-K/Sip/1981 tanggal 17 Maret 1983, dan kepemilikan atau dasar penguasaan Pemkot Surakarta terhadap Sriwedari yakni Hak Pakai No:11 dan No:15, telah dibatalkan oleh pengadilan berdasarkan putusan MA No:125-K/TUN/2004.

[14/1 20:11] Koordinator tim ahli waris Sriwedari, RM. Joko Pikukuh Gunadi (kanan) Mewakili keluarga ahli waris menghadiri sidang - foto: Istimewa

Koordinator tim ahli waris Sriwedari, RM. Joko Pikukuh Gunadi (kanan) Mewakili keluarga ahli waris menghadiri sidang – foto: Istimewa

Kemudian, berdasarkan keputusan Kanwil BPN Jateng No:SK.17/Pbt.BPN.33/2011 tanggal 20 Juli 2011 kedua SHP No:11/No:15/Sriwedari a/n. Pemkot Solo tersebut telah dicabut. Sehingga, tidak ada dasar hukum bagi Pemkot untuk tetap menguasai tanah Sriwedari.

Sementara itu, Pengamat Hukum Fitri Hasta Merdeka, SH menilai gugatan yang dilakukan FKPPI salah alamat.

“Putusan Kasasi MA sudah jelas dan sudah berkekuatan hukum tetap, jadi lucu kalau pihak Pemkot yang diwakili FKPPI masih saja melakukan perlawanan hukum,” katanya.

Seharusnya, menurut Hasta, kalau memang FKPPI punya bukti kuat dan jelas gugatan hukumnya ke MA bukan ke PN Surakarta.

“Yang jelas putusan MA sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak dapat diganggu gugat, maka putusan eksekusi segera dilaksanakan,” ujarnya.

Diketahui, Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI/Polri (FKPPI) belum lama ini menguggat hasil putusan inkrah yang memenangkan Tanah Sriwedari sebagai milik ahli waris. Sidang perdana gugatan perdata tersebut, diwakili oleh Bidang Hukum FKPPI Solo di Pengadilan Negeri (PN) Solo pada Selasa (15/12/2020).

Ketua Tim Bidang Hukum FKPPI, Theo Wahyu Winarto, mengatakan Sriwedari adalah milik rakyat. Ia menyebut proses hukum yang dilakukan merupakan derden verzet atau perlawanan pihak ketiga.

Theo juga menjelaskan dalam perkara yang sudah inkrah dapat dilawan melalui perlawanan pihak ketiga. Prosesnya sidang ini sama dengan gugatan biasa seperti mediasi.

“Sebulan lalu kami daftarkan gugatan ini. Ini terkait hak kepemilikan bekas bank pasar dan bekas rumah sakit Mangunjayan seluas 8.000 meter persegi. Namun, kami berbicara keseluruhan, proses 1970 mereka (ahli waris) sudah dapat ganti rugi. Kemudian, di Tata Usaha Negara mereka mendalilkan 99.000 meter persegi padahal kasus pertama hanya 34.250 meter persegi,” Kata Theo.

Theo mempertanyakan dasar angka 99.000 meter persegi itu. Ia mendesak eksekusi dan perkara Sriwedari ini batal. Ia menegaskan FKPPI memperjuangkan tanah Sriwedari secara keseluruhan. Ia menjelaskan dalam sebuah perkara apabila tidak ada batas-batas yang jelas bisa dibatalkan. (her/*)