Gubernur: Serapan Anggaran Covid-19 di Bali Sentuh 100 persen

    


Gubernur Bali Wayan Koster dan Wagub Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati menghadiri Sidang Paripurna Istimewa DPRD Bali pada Peringatan HUT ke-62 Provinsi Bali, di Gedung DPRD Bali, Jumat, 14 Agustus 2020 - foto: Istimewa

KORANJURI.COM – Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, alokasi anggaran untuk penanggulangan Covid-19 di Bali berjalan maksimal. Hal itu terlihat dari serapan anggaran hingga triwulan kedua ini sudah mencapai hampir 100 persen.

“Penyerapan anggaran telah mencapai di atas 90 persen, bahkan ada yang telah 100 persen,” kata Koster di Denpasar, Jumat, 14 Agustus 2020.

Gubernur menyampaikan hal itu saat Sidang Paripurna Istimewa DPRD Bali pada Peringatan HUT ke-62 Provinsi Bali, di Gedung DPRD Bali, Jumat, 14 Agustus 2020.

Secara rinci, Gubernur menjelaskan, alokasi anggaran kesehatan telah terealisasi lebih dari Rp 287 milyar dari total diatas Rp 310 milyar, atau mencapai 92,57 persen.

Realisasi Jaring Pengaman Sosial (JPS) mencapai diatas Rp 178 milyar dari anggaran yang mencapai Rp 197 milyar, atau 90,22 persen.

Dalam sidang yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama itu, Gubernur juga menjelaskan terkait anggaran penanganan dampak ekonomi yang dialokasikan lebih dari Rp 102 milyar dan telah terealisasi 100 persen.

Hal itu menjadi bukti keseriusan Pemprov Bali dalam penanggulangan dampak pandemi. Di samping dukungan berbagai pihak dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan saat situasi sulit akibat pandemi Covid-19 yang belum berakhir.

Ketua DPD PDIP Provinsi Bali ini juga mengaku, dalam situasi pandemi, pemerintah telah berupaya menghitung ulang semua potensi dan proyeksi kenaikan dan penurunan pendapatan sesuai dengan kajian data perekonomian dan realisasi tahun berjalan.

“Kajian ini juga menjadi dasar pertimbangan dalam Perubahan Kedua atas Perda 2 Tahun 2011,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan, selama masa pandemi, Pemerintah Pusat dan Pemprov Bali menyalurkan berbagai bantuan kepada masyarakat yang terdampak, baik Jaring Pengaman Sosial maupun penanganan dampak ekonomi.

“Pemberian Bantuan stimulus kepada koperasi, dan UMKM telah dilaksanakan melalui pendataan dan verifikasi objektif yang melibatkan pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga jauh dari intervensi kepentingan politis,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, ia juga menyinggung tentang keberadaan Wi-Fi gratis di Desa Adat yang menjadi program Pemprov Bali. Sedangkan untuk operasional dan pemeliharaannya, dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota dengan menggunakan Bantuan Keuangan Khusus (BKK).

Pandemi Covid-19 yang sampai sekarang masih berlangsung, juga berpengaruh besar terhadap dunia pendidikan di Bali. Kegiatan belajar dilakukan daring dan luring.

Untuk sistem daring, tenaga pendidik mendampingi siswa dengan menggunakan media digital dan elektronik melalui pesan Whatsapps dan SMS. Sementara untuk daerah yang sulit mendapatkan akses internet, tenaga pendidik mendatangi siswa di tempat yang telah disepakati. Disitu guru memberikan tugas-tugas kepada peserta didik.

“Kurikulum pendidikan di masa pandemi ini sudah disederhanakan sesuai dengan situasi dan kondisi. Selanjutnya kita tetap mengikuti metode pembelajaran sesuai dengan arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,” kata Gubernur. (*/Way)