Gubernur Koster Usulkan Sistem Rujukan BPJS Kesehatan Direvisi

    


Gubernur Bali Wayan Koster - foto: Istimewa

KORANJURI.COM – Tanggungan layanan fasilitas jaminan sosial BPJS Kesehatan di Indonesia selama ini menerapkan sistem layanan rujukan bertingkat.

Sistem layanan faskes dimulai dari Puskesmas, kemudian dirujuk secara bertahap dari RS tipe C, B, dan A apabila tidak mampu tertangani oleh rumah sakit (RS) kelas di bawahnya.

Gubernur Bali Wayan Koster menilai sistem itu kurang efektif. Seringkali masyarakat menemui kesulitan. Pasien tidak mendapatkan pertolongan tepat waktu dan sesuai kebutuhannya.

“Sejumlah wilayah di Bali tidak memiliki RS tipe C, sehingga pasien harus dirujuk terlebih dahulu ke RS tipe C di luar wilayahnya,” kata Gubernur dalam rapat virtual Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Selasa, 1 Desember 2020.

Ia meminta BPJS merevisi kebijakan itu dengan memperbolehkan setiap pasien dirujuk di RS terdekat di wilayah mereka. Koster menyebut sistem rujukan berjenjang itu kurang relevan.

“Contohnya, di Badung yang tidak memiliki RS tipe C, harus dirujuk ke Tabanan dulu. Kalau tidak tertangani di sana, baru dirujuk lagi ke Badung, padahal didekat rumahnya ada rumah sakit. Jadi pasien membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mendapatkan pertolongan,” kata Gubernur.

Selain tidak efisien, Koster mengkhawatirkan muncul celah yang bisa dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggungjawab. Ia meminta BPJS melakukan pengawasan dengan melibatkan daerah agar layanan jadi lebih baik.

Ia menyebut fasilitas RS Daerah di Bali memiliki fasilitas cukup lengkap dan rata-rata sudah bagus. Pihaknya juga berharap penyelenggaraan pelayanan BPJS tertib dan merata.

“Saya harap bisa terbangun satu sistem koordinasi yang baik secara vertikal maupun horisontal,” ujarnya.

Sementara, dr. Mohammad Subuh dari DJSN mengatakan fasilitas kesehatan di Bali sudah sangat cukup. Termasuk SDM yang memadai.

“Tugas yang diberikan kepada DJSN adalah melakukan kajian dan penelitian, merumuskan kebijakan investasi dari BPJS tenaga kerja-kesehatan, kemudian juga mengusulkan anggaran penerima bantuan,” kata Mohammad Subuh. (Way)