Gubernur Bali Target Program Pendidikan Antikorupsi Sudah Berjalan di 2020

    


Gubernur Bali Wayan Koster bersama pimpinan KPK Basaria Panjaitan dalam Penandatanganan Bersama Regulasi Pendidikan Anti Korupsi di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar pada Senin (28/10/2019) - foto: Istimewa

KORANJURI.COM – Gubernur Bali Wayan Koster menekankan bahwa pendidikan karakter dan antikorupsi yang diterapkan di sekolah-sekolah bertujuan untuk menumbuhkan integritas pada diri anak bangsa.

Integritas saat ini menjadi hal yang penting sebagai modal dasar dalam pemberantasan korupsi.

“Saya yakin, pendidikan antikorupsi bukan sekedar media bagi transfer pengalihan pengetahuan (kognitif), namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter (afektif) dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan (psikomotorik) terhadap penyimpangan perilaku korupsi,” jelas Gubernur Koster, Senin, 28 Oktober 2019.

“Saya ingatkan kepada seluruh unsur dunia pendidikan agar mendukung sepenuhnya pendidikan antikorupsi ini,” tambahnya.

Wayan Koster melakukan Penandatanganan Bersama Regulasi Pendidikan Anti Korupsi di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar pada Senin (28/10/2019) siang. Acara itu dihadiri oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan.

Dikatakan Gubernur yang berasal Desa Sembiran, Tejakula, Buleleng ini, semua telah tertuang dalam visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. Konsep itu mengandung makna, menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya.

Hal itu demi mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia sekala-niskala menuju kehidupan Krama dan Gumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno.

Prinsip founding father itu meliputi, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945.

“Jika dicermati secara utuh dalam konteks pembangunan pendidikan antikorupsi ‘jiwanya’ adalah pendidikan karakter. Sebagaimana kita ketahui bahwa muara dari persoalan korupsi adalah hilangnya nilai-nilai antikorupsi dari dalam individu,” ujarnya.

Lebih lanjut, menurut Gubernur Koster, dunia pendidikan diharapkan menjadi penguat budaya antikorupsi. Oleh karena itu, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, sekolah menjadikannya sebagai momentum penguatan budaya antikorupsi yang dimotori oleh satuan pendidikan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Bali.

“Sejak dini anak-anak sudah kita tanamkan hidup yang bersih dan jujur. Fokusnya tentu antikorupsi. Kita angkat nilai kearifan lokal Bali yang sangat kaya untuk membangun karakter dan jati diri anak-anak untuk mewujudkan budaya antikorupsi,” kata Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini.

Gubernur Koster juga menegaskan komitmen Pemprov, Kabupaten/Kota se-Bali untuk bebas dari korupsi. Ia menargetkan program regulasi pendidikan antikorupsi yang telah ditandatangani, mulai berjalan di seluruh Kabupaten/Kota se-Bali di tahun 2020.

Sementara itu, Pimpinan KPK Basaria Panjaitan dalam arahannya mengatakan, jika masa depan Bangsa dan Negara Indonesia ini ada di tangan generasi muda. Generasi muda merupakan agen perubahan atau agent of change.

Generasi muda, dikatakan Basaria, menentukan kemajuan bangsa dan negara. Namun, menurut Basaria, dari fakta yang ada, kasus-kasus korupsi di Indonesia sering melibatkan anak-anak muda dalam lingkaran kebijakan maupun kekuasaan.

Basaria menyebut istilah ‘budaya formalin’. “Cara cepat, sukses dengan cara cepat, kaya dengan cara cepat, dan semuanya ingin serba cepat,” kata Basaria.

Dari penandatanganan itu, Bali diharapkan jadi contoh keberhasilan melawan korupsi. Pihkanya juga sepakat dengan penyampaian Gubernur Koster terkait dengan kearifan kokal dalam mewujudkan budaya antikorupsi.

“Kami harap, Provinsi Bali yang merupakan kampungnya dunia dapat menjadi contoh dan teladan dalam melakukan apa yang ditandatangani tadi. Bali memiliki dukungan kearifan lokal yang cukup kuat selama ini,” tambah Basaria.

Ia juga mengingatkan, korupsi tidak hanya bisa dicegah sejak usia dini semata. Namun juga dari para pemimpinnya. Menurut Basaria, hal ini juga sudah tertuang dalam visi pemerintahan Presiden Joko Widodo yakni ‘Membangun Sumber Daya Manusia yang Kuat’. Ia juga menekankan pada penanaman nilai integritas yang baik untuk menuju Indonesia Maju.

Penandatanganan itu dihadiri oleh Kepala Daerah di 9 Kabupaten/Kota di Bali. Hadir pula Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, Inspektur Provinsi Bali I Wayan Sugiada, serta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali Ketut Ngurah Boy Jaya Wibawa. (*)