Gubernur Ajak Anggota DPRD Bali yang Baru Dilantik Wujudkan Bali Era Baru

    


55 anggota DPRD Bali periode 2019–2024 resmi dilantik di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Senin, 2 September 2019 - foto:Istimewa

KORANJURI.COM – Gubernur Bali Wayan Koster mengajak seluruh anggota DPRD yang baru dilantik untuk bersinergi mewujudkan Bali Era Baru, Senin, 2 September 2019.

“Kita harus bersama-sama mengembangkan hubungan yang harmonis dan saling melengkapi antara Gubernur dengan DPRD,” kata Gubernur saat menghadiri pelantikan anggota DPRD Provinsi Bali, Senin, 2 September 2019.

Dikatakan, Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Bali harus mengembangkan kemitraan dan sinergitas dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Bali.

Hal itu perlu dilakukan untuk membangun Bali dalam satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola untuk mewujudkan visi pembangunan Bali, yakni ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru.

“Fungsi pengawasan DPRD Provinsi Bali sebagai bagian dari pemerintahan daerah diaktualisasikan, guna memastikan fungsi legislasi dan fungsi penganggaran DPRD agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah Bali,” ujarnya.

Ia menambahkan, DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pemerintah Provinsi Bali, menurut Koster, secara konsisten mengarahkan sinergitas kebijakan, regulasi, perencanaan, dan pendanaan didasarkan pada tantangan mendasar yang dihadapi Bali, baik dalam tataran lokal, nasional, regional dan global.

Pemerintah Provinsi Bali bersama DPRD Provinsi Bali periode sebelumnya, menurut Koster, menetapkan 5 bidang prioritas Pembangunan sesuai visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’.

Dalam Pola Pembangunan Semesta Berencana, meliputi Bidang Pangan, Sandang, dan Papan, Bidang Pendidikan dan Kesehatan, Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan, Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Bidang Pariwisata.

Sementara di bidang infrastruktur, pemerintah tengah menggenjot pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi untuk mendukung 5 bidang prioritas tersebut. Sehingga ke depan arah kebijakan, program, dan kegiatan serta alokasi anggaran difokuskan untuk mendanai 5 bidang prioritas itu.

Pembangunan infrastruktur lainnya adalah pengembangan dermaga yang menghubungkan Sanur, Nusa Penida dan Nusa Lembongan.

“Target 2021 dermaga ini sudah selesai sehingga wilayah segitiga tersebut bisa terhubung dengan baik serta mendukung sektor pariwisata,” tambahnya.

Pengembangan infrastruktur lainnya adalah Dermaga Tanah Ampo yang ditargetkan selesai tahun 2021, sehingga Bali akan mempunyai pelabuhan cruiseline bertaraf internasional. 

“Untuk jalur logistik Jembrana-Karangasem nantinya akan diarahkan ke jalur utara, sehingga jalur Gilimanuk-Singaraja hanya untuk jalur pariwisata,” kata Gubernur Koster.

Di bidang kebudayaan, Gubernur Koster mengaku telah melakukan upaya penguatan desa pakraman. Berbagai upaya yang dilakukan adalah membuat Peraturan Daerah No.4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, dan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Dana Desa Adat. 

Pergub ini sedang diproses oleh Kementerian Dalam Negeri. Dengan peraturan ini, maka dana desa adat dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota langsung ditransfer ke rekening desa adat. Pergub juga akan mengatur tata kelola keuangan desa adat, serta pembentukan organisasi perangkat daerah baru yaitu, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat.

Peraturan daerah yang berkaitan dengan Organisasi Perangkat Daerah ini sedang diproses oleh Kementerian Dalam Negeri, mengusung materi pembentukan  tim pendamping di semua desa adat, serta dibangunnya Kantor Majelis Desa Adat Provinsi dan Kantor Majelis Desa Adat Kabupaten/Kota se-Bali.

Ia mengatakan, penguatan lembaga desa adat merupakan salah satu upaya dalam rangka melestarikan kebudayaan, karena bagaimanapun, budaya merupakan roh pariwisata Bali.

Dalam kesempatan ini, Gubernur Koster mengapresiasi partisipasi masyarakat Bali dalam Pemilu yang dilaksanakan 17 April yang lalu.

“Partisipasi masyarakat mencapai 81,84%, melebihi target yang kami tetapkan bersama KPU sekitar 77,52%. Tingginya angka partisipan masyarakat tentu saja menjadi prestasi tersendiri untuk Bali,” katanya. (*)