KORANJURI.COM – Gempa susulan berkekuatan 3,4 SR kembali mengguncang Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara, Sabtu, 21 April 2018, pukul 18.19 WIB. Pusat gempa 25 km utara Banjarnegara dengan kedalaman 1 km. Pusat gempa di darat dan sangat dangkal.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho menjelaskan, Gempa terasa kuat selama 10 detik di Desa Kasinoman dan Sidokangen, Kecamatan Kalibening dengan suara bergemuruh. Warga panik dan berhamburan ke luar rumah. 6 orang dilaporkan luka-luka, dimana 5 orang sudah pulang dan 1 orang masih dirawat di puskesmas.
Banyak anak-anak dan lansia di tenda dengan fasilitas minim. Mereka masih trauma. Mereka masih belum berani masuk ke rumahnya sejak gempa pada 18/4/2018 karena banyak rumah yang rusak. BPBD dan aparat masih melakukan pemantauan dampak gempa.
“Hingga saat ini sudah terjadi gempa susulan sebanyak 9 kali sejak gempa 4.4 SR pada 18 April 2018. Masyarakat dihimbau tetap tenang dan waspada,” ujar Sutopo.
Banjir Pasteur
Banjir kembali merendam daerah Pasteur Bandung setelah diguyur hujan lebat pada Sabtu, 21 April 2018, sore. Jalan di kawasan Pasteur BTC Bandung berubah menjadi sungai. Kendaraan terjebak banjir dan kemacetan parah.
“Banjir ini bukan yang pertama kali. Tapi frekuensi banjir saat ini makin sering terjadi. Intensitasnya makin meningkat,” jelas Sutopo Purwo Nugroho.
Kota Bandung yang berada di dataran tinggi saat ini menjadi rawan banjir. Dampak perubahan penggunaan lahan yang masif dengan mengabaikan lingkungan serta konservasi tanah dan air, menyebabkan Kota Bandung menjadi rawan banjir. Kapasitas drainase dan sungai sudah tidak mampu menampung aliran permukaan.
Menurut Sutopo, Kota Bandung sekarang makin rentan banjir. Setiap hujan lebat banjir mengancam. Penanganan banjir tidak bisa ditangani hanya saluran drainase. Tapi harus komprehensif. Banjir hanya dilihat sebagai peristiwa sesaat yang penanganannya hanya bersifat simtomatis. Tidak menyeluruh.
“Setiap terjadi banjir kita sulit memperoleh data sebaran dan dampak banjir. Pemda Bandung dan DPRD hingga saat ini belum mau membentuk BPBD. Mereka beranggapan Bandung aman. Tidak rawan bencana,” ujar Sutopo.
Padahal, lanjut Sutopo, selain banjir, gempa juga mengancam. Urusan bencana hanya diserahkan pada dinas teknis yang menangani saat darurat tanpa memiliki kewenangan koordinasi, komando dan pelaksana.
“Memang BPBD tidak dapat sendirian menangani bencana tetapi BPBD memiliki kewenangan koordinasi dalam pra bencana seperti mitigasi, pengurangan risiko bencana, pendidikan, sosialisasi, perencanaan,” ujarnya. (*)
