Efek Jera Kerja Sosial dan Push Up untuk Warga Tak Pakai Masker

    


Pecalang atau pengamanan adat di Bali mengawasi warga yang tengah dihukum push up karena melanggar protokol kesehatan setelah terjaring razia - foto: Istimewa

KORANJURI.COM – Efek jera diterapkan dalam razia masker di Desa Padangsambian Klod, Denpasar, Jumat (24/10/2020). Warga yang melakukan pelanggaran diberikan sanksi kerja sosial maupun hukuman fisik.

Penegakan hukum Pergub No 46 tahun 2020 dan Perwali No 48 tahun 2020 itu, dilakukan serentak di 25 titik dengan melibatkan 250 personel Satgas Gotong Royong dari 12 Dusun.

“Sanksi yang kita terapkan untuk memberikan efek jera berupa hukuman fisik, push up maupun membersihkan lingkungan,” kata Perbekel Desa Padangsambian Klod I Gede Wijaya Saputra, Jumat (24/10/2020).

Razia dilakukan sore hari mulai pukul 16.00 Wita hingga 18.00 Wita. Wijaya Saputra mengatakan, kegiatan itu melibatkan unsur Linmas, Babinsa dan Babin Kamtibmas. Petugas masih menemukan banyak warga yang tidak tertib protokol kesehatan. Mereka mendapatkan sanksi.

“Ini untuk mengingatkan masyarakat tertib dan disiplin menjaga penularan covid-19, dengan tetap mengenakan masker ketika berkegiatan,” kata Wirajaya Saputra.

Sementara, menjelang libur panjang bulan Oktober 2020, Gubernur Bali menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 4253 Tahun 2020 tentang Libur Panjang dan Cuti Bersama untuk menekan kasus penularan covid-19.

Peningkatan pergerakan orang bertepatan libur panjang dan cuti bersama akhir Oktober 2020, berpotensi meningkatkan penularan virus corona.

Isi surat edaran itu yakni, membatasi jumlah kunjungan wisatawan sampai dengan 50 % dari kapasitas. Meminta aparat daerah khususnya, Satpol PP bersama TNI/Polri, mengawasi kerumunan di obyek wisata.

Melakukan sosialisasi di tempat wisata terkait pentingnya mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

“Kami sangat berharap kepada para media, agar senantiasa menyampaikan pesan liburan yang aman dan nyaman tanpa kerumunan, tanpa kumpul-kumpul, dengan demikian kasus bisa kita kendalikan,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra. (Way)