Djonggi Simorangkir: Ibu Kota Pindah, Langkah Berani Jokowi

    


DR Djonggi Simorangkir, SH., MH., - foto: Istimewa

KORANJURI.COM – Pemindahan Ibu Kota ke Penajam Passer Utara dan Kutai Kerthanegara Timur, Kalimantan Timur, dinilai pakar hukum DR Djonggi Simorangkir, SH., MH., sebagai langkah berani Jokowi. Jakarta sudah tidak memungkinkan lagi untuk jadi pusat pemerintahan.

“Jadi menurut saya itu sangat bagus, perangkat pemerintah pusat yang bekerja di ibu kota baru akan sangat fokus bekerja,” kata Djonggi kepada Koranjuri.com.

Berpindahnya Ibu Kota Negara menurut Djonggi juga akan memicu pertumbuhan kota-kota besar di Indonesia untuk tumbuh maju. Di tempat baru dan dengan suasana berbeda, kata Djonggi, eksekutif dan legislatif kinerjanya lebih produktif. Setiap hari, mereka akan bekerja mencari solusi maupun merancang undang-undang.

Patung Liberty ikon kota New York sebagai kota terbaik di dunia yang selalu dipenuhi kunjungan turis - foto: Istimewa

Patung Liberty ikon kota New York sebagai kota terbaik di dunia yang selalu dipenuhi kunjungan turis – foto: Istimewa

“Jadi akan tertutup kesempatan mereka main-main. Kalau di Jakarta mudah saja. Kalau di tempat baru, mereka akan bekerja, pulang dan bekerja. Kalau mau ke Jakarta kan jauh, perlu terbang dan segala macam,” jelas Djonggi Simorangkir.

Djonggi menyandingkan sejarah Kota New York yang berkembang sebagai kota imigran dari seluruh dunia, yang awalnya sebagai pusat pemerintahan. Namun pada akhirnya, kata Djonggi, lahirlah kota baru yang disebut Washington DC sebagai pusat pemerintahan.

Hal yang sama juga terjadi saat ini dengan rencana perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Djonggi mengatakan, Jakarta akan mandiri sebagai pusat bisnis, sementara, pusat pemerintahan ada di tempat baru yang terpisah.

Menurut Djonggi, dengan kondisi Jakarta seperti sekarang, sebagai pusat pemerintahan dan bisnis, justru memicu terjadinya banyak pelanggaran hukum. Koridor aturan, kata Djonggi, seperti tidak digunakan setiap terjadi persoalan yang melibatkan masyarakat.

“Kalau disana kan pastinya lebih teratur, kalau mau menyuarakan aspirasi pasti melalui jalur yang benar, melalui jalur hukum, tidak seperti kemarin yang terjadi,” jelasnya.

Lagipula, kata Djonggi, menata kawasan yang belum padat penduduk, lebih mudah dibandingkan menata kawasan yang sudah padat penduduk. Ia meyakini, dengan berpindahnya Ibu Kota ke Kalimantan Timur, situasi Indonesia akan berbeda dari sebelumnya

“Ini untuk kepentingan nasional, seharusnya didukung sepenuhnya, tidak perlu mengedepankan ada pro kontra,” jelas Djonggi Simorangkir. (Bob)