Disediakan Anggaran Rp 17,4 Milyar untuk Menata Permukiman Kumuh Kutoarjo

    


Audiensi program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) - foto: Sujono/Koranjuri.com

KORANJURI.COM – Pemkab Purworejo telah menyediakan dana Rp 17,4 milyar, untuk menata permukiman kumuh di Kutoarjo. Dana tersebut berasal dari APBN senilai Rp 16 miliar dan APBD Provinsi senilai Rp 1,4 miliar, dan telah siap dicairkan.

Kawasan kumuh yang akan ditata ini, berada di Kelurahan Kutoarjo dan Kelurahan Semawung Daleman.

Hal itu diketahui saat digelar audiensi program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) terkait progres penanganan kawasan permukiman kumuh Blok 1 Kutoarjo di Ruang Bagelen Komplek Setda Purworejo, Kamis (21/01/2021).

Audiensi diikuti Bupati Purworejo RH Agus Bastian, SE, MM, Sekda, Asisten II Sekda, Ka Dinperkimtan, Kepala Bappeda, Kadinas LH, Kadinas PUPR, Kadinas KUKMP, Konsultan Kotaku dan Camat Kutoarjo.

Kepala Dinperkimtan Kabupaten Purworejo melalui Kabid Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Indah Herlawati, STMM menjelaskan, konsep penanganan kawasan permukiman kumuh blok 1 Kutoarjo adalah pengembangan kawasan Kutoarjo sebagai pendorong kepentingan sosio-kultural dan pertumuhan ekonomi.

Konsepnya adalah perbaikan atau penanganan terhadap aspek bangunan kekumuhan seperti perbaikan jalan, drainase, saranan air minum, sarana air limbah dan proteksi kebakaran. Kawasan Blok 1 Kutoarjo akan dibranding sebagai “Kampung Hijau dan Kreatif”.

Konsep kampung hijau mengacu pada kelestarian lingkungan, seperti perbaikan ruang pejalan kaki dan terkoneksinya transportasi publik. Konsep kampung kreatif bertujuan memberdayakan potensi ekonomi lokal yang ada didalam kawasan.

“Nantinya akan dilakukan penataan warung-warung di Jalan Merpati dan penataan pedestrian. Pelebaran, peningkatan jalan dan perbaikan drainase juga akan dilakukan,” kata Indah.

Lebih jauh Indah menjelaskan, dasar kawasan kumuh ditetapkan melalui SK Bupati tahun 2014 tentang daerah yang kumuh. Penanganan kawasan permukiman kumuh Blok 1 Kutoarjo merupakan salah satu penanganannya, melalui sharing APBN dan APBD.

Di Kabupaten Purworejo terdapat 11 kelurahan yang masuk dalam kawasan kumuh. Lima kelurahan di Kecamatan Kutoarjo dan enam kelurahan di Kecamatan Purworejo.
Jika penanganan kawasan permukiman kumuh Blok 1 Kutoarjo ini dapat terlaksana, artinya hampir 100 persen kawasan kumuh di Kecamatan Kutoarjo telah tertangani.

“Dari 197 hektar kawasan kumuh di Kecamatan Kutoarjo berdasarkan SK Bupati, sampai dengan tahun 2020 masih tersisa 109 hektar yang belum tertangani,” terang Indah.

Penanganan daerah-daerah kumuh memang dapat ditangani dengan menggunakan anggaran APBN maupun APBD Provinsi. Menurut wewenangnya, kawasan 0-10 hektar ditangani pemkab, 10-15 hentar ditangani pemprov, dan lebih dari 15 hektar ditangani oleh pemerintah pusat.

Diungkapkan Indah, dalam proses pelaksanaan penataan kumuh Blok 1 Kutoarjo ini sempat menemui beberapa kendala seperti penanganan warga terdampak. Meskipun berdiri di kawasan ilegal, tetapi mereka telah lama menempati kawasan tersebut.

“Kendala kedua, karena kita mengunakan lahan milik PT KAI, tentu saja ada semacam perjanjian kerjasama yang ditandatangani kedua belah pihak. Alhamdulillah semua kendala itu pada tahun 2020 sudah clear semua. Insya Allah di bulan Februari untuk APBN akan dilelang,” imbuh Indah.

Bupati Purworejo saat memberikan arahan menyampaikan dukungannya atas program Kotaku. Program ini sebenarnya telah lama direncanakan, namun baru dapat terealisasi tahun ini.

Dirinya berharap, program Kotaku tidak membawa dampak yang kurang baik terhadap masyarakat. Dengan adanya program Kotaku diharapkan benar-benar dapat mewujudkan kota tanpa kawasan kumuh sesuai harapan bersama.

Namun, Bupati juga mengingatkan agar pelaksanaan penataan kawasan kumuh ini dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan ekses. Karena menggunakan anggaran pusat, dirinya meyakini program ini bisa terealisasi dengan baik.

“Tolong kepada konsultan untuk betul-betul merencanakan Program Kotaku secara detil, terencana dan tanpa ekses,” ujar Bupati. (Jon)