Dinilai Tak Transparan, Bendahara Desa Kiyangkongrejo Angkat Bicara

    


Muhammad Taukhid, Kaur Keuangan Desa Kiyangkongrejo, Kecamatan Kutoarjo, Purworejo - foto: Sujono/Koranjuri.com

KORANJURI.COM – Beberapa waktu lalu, sejumlah warga Desa Kiyangkongrejo, Kecamatan Kutoarjo, Purworejo mempertanyakan penggunaan anggaran desa yang dinilai kurang transparan. Permasalahan ini pun akhirnya muncul ke publik.

Buntut dari ‘kasus’ tersebut, menjadikan Inspektorat turun ke lapangan. Perangkat desa Kiyangkongrejo juga dipanggil Inspektorat pada Senin (23/11/2020) besok untuk klarifikasi.

Menanggapi hal itu, Kaur Keuangan Desa Kiyangkongrejo, Muhammad Taukhid akhirnya angkat bicara.

Menurut Taukhid, sejak dirinya bertugas sekitar tahun 1995, tugasnya hanya mengambil uang, sesuai Surat Perintah Pencairan (SPP). Lalu uangnya tersebut dia serahkan kepada Kades.

“Ada juga yang saya serahkan ke Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pengadaan Barang/Jasa. Kalau uang bantuan, saya sendiri yang menyalurkan dan selalu clear,” jelas Taukhid saat ditemui di Desa Kiyangkongrejo, Sabtu malam (21/11/2020).

Selama menjadi bendahara desa, kata Taukhid, dirinya tidak  pernah menyimpan uang. Semua uang proyek infrastruktur diserahkan kepada Kades Akhmad Asmudi. Padahal, menurut dia, alur yang benar dalam keuangan, Kaur Keuangan mengeluarkan uang hanya sebesar kwitansi yang diserahkan oleh TPK.

Masih menurut Taukhid, dirinya hanya dapat perintah pimpinan untuk menyelesaikan administrasi pertanggungjawaban keuangan. Urusan belanja barang, dirinya tidak pernah diajak karena bukan tupoksinya.

“Biasanya dibelanjakan oleh Kades sendiri, saya hanya mengambil uang untuk pajak,” kata Taukhid.

Pria berkacamata ini juga mengakui bahwa, dalam aturan tidak dibenarkan semua uang diserahkan kepada Kades. Penyerahan berdasarkan kwitansi dari TPK.

Taukhid sendiri sudah berkali-kali menegur Kades soal alur keuangan, tapi tidak pernah digubris. Bahkan pendamping desa dan pendamping kecamatan juga beberapa kali menegur.

“Tapi akhir-akhir ini sudah agak berubah,” kata Taukhid.

Parahnya lagi, ungkap Taukhid, dalam membuat SPJ pun, stempel toko material dibuat sendiri, atas seijin toko tersebut. Taukhid menegaskan, bukan dia yang membuat stempel. Dia hanya terima stempel dari Kades.

“Tadi malam (Jumat, 20/11/2020) sudah saya kembalikan ke beliau. Saya juga disuruh menandatangani kwitansi material, ya saya manut saja. Terus terang, saya ini nggak paham urusan hukum. Yang saya tahu hanya mengikuti perintah atasan,” terang Taukhid.

Sementara itu, Kades Kiyangkongrejo, Akhmad Asmudi menolak untuk berkomentar. Dia beralasan, tidak mau menjawab, karena takut salah.

“Sekarang desa kami sedang diaudit oleh Inspektorat, tunggu hasilnya saja. Biar Inspektorat yang menentukan salah atau tidak,” kata Asmudi melalui sambungan telepon, Minggu pagi (22/11/2020). (Jon)