Diluar Kesepakatan, Tanah Warga Dikeruk untuk Galian C, PT SBP Dituntut Rp 1 M

    


Lokasi penambangan batu andesit (galian C) PT. SBP di wilayah Bapangsari, Bagelen, Purworejo - foto: Sujono/Koranjuri.com

KORANJURI.COM – PT. SBP (Sekawan Bayu Perkasa), sebuah perusahaan yang tengah melakukan penambangan batu andesit (galian C) di wilayah Bapangsari, Bagelen, Purworejo, dituntut ganti rugi Rp 1 milyar.

Tuntutan ini disampaikan Sariyanto dan Sarminah, warga Dusun Kalimaro, Desa Bapangsari. Mereka menuntut ganti rugi, lantaran PT. SBP telah melakukan penambangan di lahan mereka tanpa ijin.

“Kami meminta ganti rugi atas tanah yang telah dikeruk tanpa ijin ini. Jika tak ada penyelesaian, akan kami tempuh jalur hukum,” tandas Sariyanto dan Sarminah, saat ditemui di kantor PT. SBP, Rabu (9/1/2019).

Dari penuturan Sariyanto, dia bersama lima warga lainnya, telah menjual tanahnya kepada seorang perantara bernama Agung, warga Bantul, dengan harga Rp 100 ribu/meter. Agung juga sudah memberikan uang muka, sekitar 30% pada mereka.

Sesuai kesepakatan, sebelum ada pelunasan, tanah tidak boleh diapa-apakan (ditambang). Tapi entah kenapa, tiada hujan tiada angin, tanah milik Sariyanto dan Sarminah ini ditambang PT. SBP tanpa ijin.

Atas penambangan tanpa ijin ini, mereka sempat protes, dan ditanggapi pihak PT. SBP dengan membuat surat kesepakatan untuk menghentikan penambangan. Namun surat kesepakatan ini dilanggar.

“Sejak 20 Desember lalu, sudah 3 kali terjadi pengerukan. Sebelum persoalan ini selesai, kami minta pengerukan dihentikan,” ujar Sariyanto, yang aksinya itu didukung lima warga lainnya.

Dari penjelasan Sariyanto, lahan miliknya seluas 14.620 meter, dan lahan Sarminah 5900 meter. Dari tanah milik enam warga yang dibeli Agung, hanya milik Sariyanto dan Sarminah yang sudah ditambang PT. SBP.

Menurut Sariyanto, apakah tanah miliknya dan warga lainnya sudah dijual ke PT. SBP atau belum oleh Agung, dirinya tak tahu pasti, karena itu bukan urusannya. Yang jadi pedomannya, sesuai kesepakatan dengan Agung, tanah mereka tidak boleh diapa-apakan sebelum ada pelunasan, dan itu artinya saat ini masih menjadi hak mereka.

“Tuntutan kami, hanya minta ganti rugi tanah yang sudah ditambang PT. SBP. Soal urusan perusahaan dengan Agung, itu bukan urusan kami,” tegas Sariyanto.

Saat ditemui, Rabu (9/1/2019), Teguh Imam Waluyo Jati, selaku Humas PT. SBP mengatakan pengerukan terjadi karena kesalahpahaman saja. Menurutnya, pihak broker tidak memberitahu kalau tanah tersebut belum dibayar lunas.

Meski begitu, Teguh mengakui kesalahan tersebut dan siap negosiasi terkait tuntutan Sariyanto dan Sarminah. Dan sampai hari ini, Rabu (9/1/2019) proses negoisasi masih berjalan. (Jon)