KORANJURI.COM – Pangdam IX/Udayana, Mayor Jenderal TNI Benny Susianto menegaskan, posisi TNI tetap netral dalam perhelatan demokrasi serentak tahun ini. Seperti ditekankan Pimpinan TNI, kata Benny Susianto, TNI agar senantiasa memelihara dan meningkatkan sinergitas serta soliditas bersama Polri.
“TNI harus netral, tidak mudah terprovokasi dan bertindak sesuai prosedur sehingga pelaksanaan Pilkada maupun Pemilu bisa berjalan lancar,” jelas Mayjend Benny Susianto, Senin, 19 Februari 2018.
Hal itu ditekankan Pangdam IX/Udayana saat menggelar Rapat Pimpinan di wilayah teritorial Kodam IX/Udayana yang mencakup Bali, NTB dan NTT. Sesuai dengan amanat UU, TNI tidak diperbolehkan melakukan politik praktis.
“Saya nyatakan, jika ada prajurit melaksanakan politik praktis sudah merupakan pelanggaran keras,” tambah Benny Susianto.
Sementara, dalam Rapim yang digelar di aula Makodam IX/Udayana, sasaran yang ingin dicapai TNI AD tahun 2018 adalah program 100 hari Panglima TNI yang dijabarkan oleh program 100 hari Staf Umum AD terkait quick win.
Goals tersebut mencakup penilaian utama terhadap kapabilitas dan kapasitas dari semua pejabat. Dalam Rapim TNI AD tahun lalu, skala prioritasnya adalah sasaran MEF II tetap dapat tercapai pada akhir tahun 2019.
“Hal ini tidak boleh mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja, agar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK pada laporan keuangan Kemhan/TNI dapat diperoleh lagi tahun ini,” ujar Benny. (Way)
