Di Rapat Paripurna Dewan, Gubernur Paparkan Regulasi Bali Mandiri Energi

    


Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020 di Gedung DPRD Provinsi Bali, Senin (29/6/2020) - foto: Istimewa

KORANJURI.COM – Kondisi kelistrikan eksisting di Bali tahun 2019 memiliki kapasitas terpasang dari seluruh pembangkit di Bali sebesar 1.440,85 MW.

Sementara, daya mampu yang dihasilkan sebesar 927,20 MW, sedangkan beban puncak tertinggi dicapai sebesar 920 MW. Apabila dibandingkan dengan daya mampu, maka kondisi cadangan kelistrikan di Bali hanya 0,77%. Kondisi sangat kritis, mengingat cadangan aman minimal 30% dari beban puncak.

Selain pemanfaatan energi untuk pembangkit listrik, energi juga digunakan pada sektor lain terutama, transportasi, komersil, industri, rumah tangga dan sektor yang mendukung pariwisata.

Dengan kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Bali mengajukan Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2050 (RUED-P). Hal itu untuk mewujudkan Bali Mandiri Energi.

Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan hal itu dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020 di Gedung DPRD Provinsi Bali, Senin (29/6/2020).

“Saya kira memang sudah saatnya kita tidak bergantung lagi dengan daerah lain, kita harus mandiri dalam energi bersih. Untuk itu, ini memang sudah sangat mendesak dan perlu kita design secara terencana agar kita juga bisa mengantisipasi tantangan di masa mendatang,” ujar Gubernur Koster yang juga selaku Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali.

Terkait Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2050 (RUED-P) yang menjadi salah satu topik agenda pembahasan dalam sidang, Gubernur mengatakan, Raperda tersebut merupakan amanat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional.

RUED-P merupakan sebuah dokumen perencanaan energi Bali tahun 2020-2050 yang mengatur penerapan dan pengelolaan Energi Bersih di Bali.

RUED-P bertujuan untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali sesuai dengan visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’.

RUED-P memuat terkait isu dan permasalahan energi, kondisi energi daerah saat ini, jondisi energi daerah di masa mendatang, jebijakan dan strategi energi daerah, program dan kegiatan pengembangan energi bersih daerah dan kelembagaan energi daerah.

Gubernur asal Sembiran Buleleng ini juga mengatakan, Raperda tersebut merupakan produk hukum yang memuat dokumen perencanaan energi daerah dan pertama kali di Indonesia.

Penggunaan Energi Bersih bertujuan untuk meningkatkan bauran energi terbarukan. Proyeksi kedepan energi bersih di Bali akan meningkat menjadi 11,15 % du tahun 2025 dan menjadi 20,10 % pada tahun 2050. Saat uni hanya 0,4 %

“Tentunya dalam perjalanan nanti juga disesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi pemanfaatan EBT dan juga melibatkan peran serta masyarakat dan adat,” kata Gubernur Koster.

Rapat paripurna tersebut juga memuat pembahasan Raperda Provinsi Bali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019.

Gubernur Koster menyampaikan, secara umum Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019 terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Bali.

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut, Pendapatan Daerah dalam Tahun Anggaran 2019 ditargetkan lebih dari Rp 6,498 triliun sampai akhir tahun anggaran 2019.

Terealisasi lebih dari Rp 6,645 triliun atau 102,26 persen. Sedangkan belanja dan transfer dalam tahun anggaran 2019 dianggarkan diatas Rp 7,201 triliun sampai akhir tahun anggaran 2019. Dalam perjalanannya telah terealisasi lebih dari Rp 6,518 triliun atau 90,52 persen.

Sedangkan neraca Pemerintah Provinsi Bali, menyajikan informasi posisi keuangan daerah mengenai aset, jewajiban dan ekuitas yang dimiliki oleh Pemprov Bali di akhir Tahun Anggaran 2019.

“Dapat saya jelaskan bahwa posisi neraca daerah Provinsi Bali per 31 Desember 2019 sebagai berikut, aset yang dimiliki sebesar Rp 10,880 triliun, jewajiban sebesar Rp 168,312 milyar dan ekuitas dana sebesar Rp 10,712 triliun,” jelas Gubernur. (*/way)