Di Forum Parlemen Dunia, Wapres Sampaikan Kemajuan Sosial Tanpa Diskriminasi

    


WPFSD dihadiri oleh Ketua Parlemen dan perwakilan organisasi internasional dari berbagai negara di dunia, antara lain Ketua Parlemen Portugal, Gambia, Timor Leste, Arab Saudi, dan Presiden Inter-Parliamentary Union (IPU) Gabriella Cuevas Barron / fotografer DPR RI

KORANJURI.COM – Wakil Presiden Jusuf Kalla menekankan keberhasilan Sustainable Development Goals (SDGs) dapat dicapai dengan mewujudkan secara bersama-sama oleh semua negara di dunia.

Wapres menyampaikan di depan peserta World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD) yang berlangsung di Bali 4-5 September 2019.

“Diperlukan adanya perubahan strategis, penguatan kemitraan, dengan negara maju dan upaya mencari partners. Karena itu goals yang ketujuhbelas dari SDGs yakni Partnership for the Goals, kerjasama untuk mencapai tujuan,” kata Wapres di Hotel Patra, Kuta, Bali, Rabu, 4 September 2019.

3 hal pokok yang dapat dicapai yakni, ekonomi, sosial dan environment atau lingkungan. Menurutnya, semua negara dan bangsa di dunia punya hak untuk mencapai kemakmuran. Namun, menurut Jusuf Kalla, hal itu perlu didukung oleh kemajuan sosial, ekonomi dan keuangan secara bersama-sama.

Forum parlemen yang ketiga kali diadakan di Bali ini mengambil tema sentral yakni keuangan inklusif. Wapres mengatakan, prinsip SDGs, tidak seorang pun yang akan ditinggalkan, menjadi faktor penting untuk mencapai kemajuan sosial.

“Tujuan untuk mencapai SDGs ini adalah sesuatu yang mulia, untuk mengurangi kemiskinan, tentu tanpa diskriminatif dan semua punya hak untuk mencapai tujuan tersebut,” jelas Wapres.

Forum parlemen dunia ini dibuka oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. Topik yang akan dibahas meliputi, peran infrastruktur dan inovasi industri dalam mendukung peluang pembangunan yang merata, memastikan akses warga pedesaan terhadap suplai air dan sanitasi yang bersih dan sehat, serta pentingnya memperkuat kerja sama dalam mendukung keuangan inklusif.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menyatakan, parlemen memiliki peran penting dalam mengadopsi kebijakan yang menitikberatkan pada pembangunan universal, inklusif, dan berkelanjutan guna memastikan tidak ada satupun orang yang tertinggal.

“No one left behind dalam upaya pencapaian TPB di tahun 2030,” kata Nurhayati.

DPR juga menekankan pentingnya kerja sama multisektoral dalam pencapaian TPB, salah satunya yakni dengan mewujudkan kolaborasi dan sinergi yang efektif antara pemangku kebijakan, akademisi, pelaku usaha, serta masyarakat. (Way)