KORANJURI.COM – Dewan Pers (DP) kembali merancang penerbitan buku panduan tentang peliputan berita mendalam terkait Pilkada. Untuk mendapatkan gambaran kondisi riil di lapangan, DP menampung berbagai masukan yang ada di daerah.
Analis pengaduan Dewan Pers Indria Purnamahadi mengatakan, untuk memudahkan menyerap peristiwa politik yang terjadi, Dewan Pers menggelar Workshop di 38 wilayah di Indonesia.
“Peserta dalam workshop memberikan contoh kasus yang dibedah dalam sebuah diskusi, hasil diskusi itu kami jadikan masukan yang akan dianalisis lebih lanjut,” jelas Indria di Bali, Kamis, 30 Mei 2024.
Dalam workshop peliputan pemilu/pilkada 2024 di Bali, Kamis (3/5/2024), gambaran tentang peristiwa politik yang terjadi di Bali disampaikan oleh peserta.
Secara kasuistik, ada sejumlah kejadian yang disorot para wartawan yang melakukan peliputan. Salah satu yang disampaikan dalam forum diskusi adalah, adanya kelompok yang terang-terangan mengarahkan masyarakat untuk mendukung kontestan Pilpres.
Ancaman kekerasan verbal muncul sebagai upaya menggiring masyarakat untuk memilih salah satu paslon sebagai kontestan Pilpres 2024.
“Kalau memang membahayakan harus menggunakan cara lain. Intinya keselamatan penting, seperti ungkapan, tidak ada berita seharga nyawa,” jelas Indria.
Namun, menurut Indria, tugas wartawan tetap harus berjalan untuk menuliskan fakta yang terjadi di lapangan.
“Tugas sebagai insan pers penyampai informasi kebenaran tetap harus berjalan, bukan diam. Ketika tidak bisa melakukan sendiri bisa share ke teman lain di perusahaan media atau kepada organisasi yang punya kebijakan lebih kuat,” terang Indria.
Peristiwa lainnya yang tersorot dan jadi isu politik di Bali yakni, pertarungan antar kontestan dalam pemilu legislatif, serta pemberitaan soal figur utusan daerah asal Bali yang menyita perhatian publik.
“Tahun politik seperti sekarang banyak info yang muncul dari mana saja dan itu bisa jadi informasi awal untuk ditindaklanjuti, bukan langsung dijadikan berita,” kata Indria Purnamahadi. (Way)
