Desiminasi PPDB 2019, ORI Bali: Zonasi Jadi Persoalan Hingga Titipan Anggota Dewan

    


Desiminasi hasil pemantauan PPDB 2019 oleh Ombudsman RI Perwakilan Bali bersama kepala dinas pendidikan Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali, Jumat, 6 September 2019 - foto: Koranjuri.com

KORANJURI.COM – Ombudsman RI (ORI) Perwakilan Bali memberikan catatan atas desiminasi hasil pemantauan PPDB 2019 di Kabupaten/Kota dan tingkat provinsi Bali.

Kepala Ombudsman RI Provinsi Bali Umar Ibnu Alkhatab mengatakan, penerapan sistem zonasi jadi persoalan yang banyak terpantau pada saat PPDB.

“Secara umum masih ada masalah. Meski demikian ada perbaikan, tahun ini masih baik meski ada catatan,” jelas Umar di Kantor ORI Bali, Jumat, 6 September 2019.

Atas temuan itu, pihaknya menyarankan agar PPDB tahun pelajaran 2020/2021, dinas pendidikan mulai menginventarisir kuota siswa untuk dibuat zonasinya.

“Kalau selama ini zonasi sempit bisa diperluas lagi, tetap dijalankan dengan revisi tertentu,” ujarnya.

Di tingkat SMA/SMK, sejumlah catatan yang ada meliputi verifikasi surat keterangan domisili tidak diikuti dengan pengecekan lokasi. Selain itu, sejumlah SMA swasta telah menutup pendaftaran bahkan sebelum proses PPDB selesai.

ORI Bali juga menemukan dugaan penyalahgunaan surat pernyataan domisili yang dibuat oleh orangtua peserta didik. Terdapat penambahan kuota dan adanya pendaftaran gelombang kedua.

Sedangkan di tingkat SMP yang ditangani oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, catatan ORI Bali cukup kompleks. Di Kota Denpasar, sejumlah orangtua peserta didik melakukan manipulasi penentuan jarak saat pengambilan token dan verifikasi awal di sekolah.

“Sehingga jarak dari rumah ke sekolah menjadi jauh lebih dekat. Selain itu, ada dugaan penyalahgunaan surat domisili yang dibuat orangtua peserta didik,” jelas Umar.

Pada 24 Juni 2019, proses pendaftaran PPDB online di Kota Denpasar seharusnya sudah dimulai pukul 08.00 Wita. Namun karena persoalan teknis, proses PPDB online baru dilakukan pukul 13.00 Wita.

Catatan lain yakni di Kabupaten Tabanan, ORI Bali menemukan penambahan rombongan belajar dan penambahan kuota di sejumlah SMP Negeri. Selain itu, ada oknum anggota legislatif yang menitipkan nama peserta didik agar dapat diterima di salah satu SMP Negeri.

“Sementara di Kabupaten Buleleng, Badung, Gianyar, Jembrana, Bangli, Klungkung dan Karangasem, hasil catatan kami terjadi penambahan kuota di Buleleng, Bangli, dan Jembrana,” jelas Umar.

Sementara, Kadis Pendidikan Bali Boy Jayawibawa mengatakan, evaluasi yang dilakukan ORI Bali menjadi cerminan untuk memperbaiki proses PPDB tahun berikutnya.

“Rangkaian dari kegiatan ini ada tahapan evaluasi dan evaluasi. Dengan evaluasi ini jadi cerminan untuk kegiatan yang sama di masa mendatang,” jelas Boy. (Way)