Demokrasi Sehat, Rektor IKIP PGRI Bali: Perbedaan Pilihan Wajar, Tak Perlu Dipertentangkan

    


Rektor IKIP PGRI Bali Dr. I Made Suarta, SH., M.Hum - foto: Koranjuri.com

KORANJURI.COM – Demokrasi menjadi bagian dari pendidikan yang harus dipahami dan perlu disikapi secara dewasa. Konteks demokrasi adalah siklus 5 tahunan dalam memilih pemimpin baik kepala negara, kepala daerah maupun legislatif untuk sebuah perubahan yang lebih baik.

Namun, kesadaran berdemokrasi yang terjadi sekarang ini seakan mengalami bias, bahkan cenderung menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan.

Menanggapi hal itu, Rektor IKIP PGRI Bali Dr. I Made Suarta, SH., M.Hum, melihat jika potensi pemilih yang kebanyakan berasal dari kaum milenial atau generasi muda, perlu mendapatkan sisi positif dalam pendidikan demokrasi.

“Perbedaan pilihan tidak jadi masalah, ini yang perlu ditekankan dan menjadi proses memahami demokrasi yang sesungguhnya,” jelas Made Suarta, Sabtu (23/3/2019).

Di lembaga pendidikan IKIP PGRI, pihaknya memberikan pendidikan karakter dalam membentuk kepribadian dalam menyikapi persoalan di segala lini kehidupan. Tak terkecuali, dalam memahami dan berlaku secara dewasa dalam menyikapi perubahan politik.

Pendidikan karakter, menurut Suarta, sebagai dasar pendidikan yang akan berkembang secara luas di masyarakat. Kampus, sebagai lembaga pendidikan, dalam kaitan pesta demokrasi, memberikan edukasi yang benar dan mendorong suksesnya pemilihan umum serentak pada 17 April 2019.

“Maraknya pemberitaan hoaks seperti yang telah terjadi, menjadi pendidikan buruk untuk masyarakat. Seharusnya itu diredam dan para calon pemimpin yang berkompetisi ikut memikirkan kondisi bangsa dengan memberikan pendidikan politik yang baik,” jelas Made Suarta.

Sebagai akademisi, pihaknya berharap pendidikan demokrasi akan menjadi lebih baik lagi di masa mendatang. Namun, hal itu tidak akan terjadi, jika tidak ada keinginan dan niat dari para calon-calon pemimpin dalam memberikan pendidikan politik yang baik.

“Segala sesuatu yang negatif dalam pemilu perlu direview dan ditinjau ulang, perlu juga ada aturan-aturan khusus yang diikuti sanksi, sehingga pemilu bisa berjalan dengan baik dan elegan,” jelas Made Suarta demikian.

Sementara, jumlah pemilih muda berusia 17 hingga 35 tahun, diperkirakan mencapai 40 persen dari jumlah pemilih yang ada. (Way)