Dana Kontribusi Wisatawan, Kemenpar: Negara Lain Sudah Menerapkan

    


Rapat Penerapan Kontribusi kepada Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara melalui Peraturan Daerah tentang Kontribusi Wisatawan untuk Pelestarian Lingkungan Alam dan Budaya Bali, bertempat di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jaya Sabha, Selasa (14/5/2019) pagi - foto: Istimewa

KORANJURI.COM – Wacana pungutan dana kontribusi untuk wisatawan di Bali tengah dikaji. Staf Ahli Bidang Pemasaran Pariwisata, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI Prof Gede Pitana menyatakan, hampir semua negara di dunia sudah menerapkan dana kontribusi wisatawan.

“Bali jadi pionir pembahasan kebijakan ini, itu harus diapresiasi,” jelas Pitana dalam Rapat di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jaya Sabha, Selasa (14/5/2019) pagi.

“Kebijakan ini sangat logis dan realistis, berdasarkan kajian di negara-negara lain hampir semua sudah menerapkan kebijakan ini. Contohnya ‘Green Tax’ di Maldives dan Monaco,” tambahnya.

Kemenpar RI telah melakukan pertemuan dengan berbagai stakeholder pariwisata, termasuk media dan masyarakat.

“Harus diakui pada awalnya akan ada respon negatif, tapi saya kira ke depannya tidak akan ada masalah. Yang penting, harus ada dampak pada masyarakat, jangan hanya pemerintahnya saja,” tegas Pitana.

Begitupun masalah besar pungutan kontribusi, Pitana mengusulkan agar disosialisasikan dan dibebankan secara bertahap kepada masyarakat. Dimulai dari besaran kecil dan meningkat dalam jangka waktu tertentu.

“Paling masuk akal juga kontribusi ini dibebankan pada akomodasi untuk cakupan wisatawan yang lebih luas,” kata akademisi Universitas Udayana ini.

Sementara, Gubernur Koster menjelaskan, dana kontribusi akan digunakan sepenuhnya untuk melestarikan alam dan budaya Bali.

“Bali ini tidak punya minyak, gas, apalagi emas. Untuk itu kami perlu menjaga alam, budaya, seni dan semua keunikan yang membuat orang luar cinta pada Bali,” ujar Koster.

Urgensi penerapan dana kontribusi bagi wisatawan tersebut, menurut Gubernur, untuk memelihara alam dan budaya Bali. Juga untuk membenahi berbagai sektor dalam menjamin kenyamanan wisatawan selama berwisata ke Bali.

“Tak hanya budaya dan alamnya yang akan terjaga, infrastrukturnya akan baik, pelayanan yang baik dan terstandar bahkan hingga makanannya pun distandarisari agar sehat dan aman,” jelasnya.

Koster memandang kebijakan itu wajar diterapkan di Bali. “Benefitnya jelas. Saya yakin, dengan ini, dengan pembenahan komprehensif, pariwisata Bali akan kembali bergairah dan bisa seindah dulu lagi, bahkan meningkatkan kualitasnya,” ujarnya demikian. (*)