Buruan, Program Bebas Denda PKB dan Bea Balik Nama Segera Berakhir

    


KORANJURI.COM – Terkait program pembebasan Denda administrasi keterlambatan pembayaran PKB dan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan kedua dan seterusnya (BBNKB2) yang akan berakhir 16 Juli 2020, diharapkan kepada masyarakat, khususnya warga Purworejo, untuk memanfaatkan waktu yang tinggal 6 hari lagi.

Hal itu disampaikan Roedito Eka Suwarno, Kepala UPPD (Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah) Kabupaten Purworejo, Jum’at (10/07/2020).

Karena, ungkap Roedito, program tersebut tahun depan belum tentu ada, dimana salah satu kegiatan ini sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk percepatan pemerataan pembangunan di Jawa Tengah.

“Peran masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam mensukseskan program ini sangat diharapkan,” kata Roedito.

Dengan sisa waktu yang tinggal 6 hari lagi, harap Roedito, benar-benar bisa sesuai dengan apa yang diharapkan Pemda Jateng, dengan mengoptimalkan potensi pendapatan ini lebih maksimal lagi.

Sejak program ini dimulai 17 Februari 2020, ujar Roedito, secara nominal ada penurunan, karena adanya pandemi Covid-19, yang berdampak pada proses cabut berkas dari luar daerah, khususnya zona merah, ada keterlambatan.

“Tapi secara umum potensi masyarakat untuk memanfaatkan program ini masih tinggi. Hingga kini, masyarakat masih banyak yang menanyakannya. Bahkan mereka minta agar program bebas denda keterlambatan PKB dan BBNKB2 ini diperpanjang,” ujar Roedito.

Roedito menjelaskan, sejak program ini dimulai 17 Februari 2020 lalu hingga sekarang, kendaraan bermotor yang mutasi masuk ke Purworejo jumlahnya mencapai 3.659 kendaraan, dengan perincian, 3.144 kendaraan mutasi dalam propinsi, dan sisanya 515, mutasi dari luar provinsi Jateng.

Roedito kembali menegaskan, bahwa, yang dibebaskan dalam program ini, hanyalah denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan BBNKB2, bukan pajak kendaraan bermotornya. Jadi, pajak kendaraan bermotor tetap harus membayar.

“Syaratnya juga mudah. Silahkan datang ke Samsat. Isi formulir pemohon pembebasan BBNKB2, BPKB, STNK, KTP pemilik baru untuk bea balik nama, kwitansi jual beli bermaterai 6 ribu, surat fiskal (untuk mutasi kendaraan), serta cek fisik kendaraan,” terang Roedito.

Sementara untuk pembebasan biaya administratif pajak kendaraan bermotor (denda), berlaku bagi semua jenis kendaraan bermotor yang telat pembayaran pajaknya, tanpa ada pembatasan tahun keterlambatan. (Jon)