Bupati Purworejo Terima Penghargaan WTP dari Menkeu

    


Bupati Purworejo Agus Bastian saat menerima penghargaan Opini WTP dari Sulaimansyah, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jateng di Pendopo Kabupaten Purworejo, Senin (18/11) - foto: Sujono/Koranjuri.com

KORANJURI.COM – Bupati Purworejo Agus Bastian, menerima penghargaan berupa plakat dan piagam dari Menkeu, yang secara simbolis diserahkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Sulaimansyah, Senin (18/11) siang di Pendopo Kabupaten Purworejo.

Penghargaan ini diberikan, lantaran Pemkab Purworejo telah memperoleh 7 kali berturut-turut opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Setelah penyerahan penghargaan, dilanjutkan dengan Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Dalam sambutannya, Sulaimansyah mengatakan, bahwa penyerahan penghargaan hanya menjadi bentuk perhatian dan seremoni. Penghargaan yang sebenarnya adalah reward berbentuk dana insentif daerah (DID).

“Soal besar kecilnya, ada 26 komponen lain yang jadi dasar pemberian DID,” kata Sulaimansyah.

Terkait penandatanganan kesepakatan, Sulaimansyah menjelaskan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan sinergitas Kanwil dengan Pemkab Purworejo. Sejatinya, selama ini kerja sama sudah berjalan, yakni dalam bentuk pertukaran data melalui BPPKAD Purworejo. Kanwil menyampaikan data APBN dan BPPKAD menyampaikan data LKPD.

“Dengan MoU ini akan memantapkan monitoring terhadap pembelanjaan APBN sehingga tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Purworejo menyampaikan bahwa Opini WTP 7 tahun berturut-turut serta plakat dan piagam WTP yang diterima Pemkab Purworejo, bukanlah merupakan tujuan akhir. Namun, hal itu diharapkan dapat menambah motivasi untuk semakin disiplin dalam pengelolaan anggaran.

Terkait besaran dana insentif daerah yang akan diterima Pemkab Purworejo atas Opini WTP, Agus Bastian menyebut jumlahnya mencapai sekitar Rp53 Miliar untuk tahun anggaran 2020.

“Harus disadari pula bahwa tanggung jawab untuk penyediaan data dalam penyusunan laporan keuangan merupakan tanggung jawab bersama,” pungkas bupati. (Jon)