BSSN Lakukan Uji ‘Bug’ 3 Aplikasi Milik Pemprov Bali

    


Sekda Dewa Made Indra membuka kegiatan 'Kick Off IT Security Assessment (ITSA) dalam memproteksi celah keamanan atau bug sistem digital di Pemprov Bali - foto: Istimewa

KORANJURI.COM – Tiga aplikasi milik Pemprov Bali diuji oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengetahui kemungkinan adanya bug atau celah keamanan.

Kegiatan dalam acara bertajuk ‘Kick Off IT Security Assessment (ITSA)’ menjadi upaya simulasi pengujian bagi keamanan sistem yang dimiliki Pemprov Bali.

Sekda Dewa Made Indra mengatakan, Pemprov Bali saat ini memasuki tahap reformasi birokrasi secara besar-besaran. Dari awalnya menggunakan pola konvensional, kedepan bakal berubah berbasis teknologi informasi.

“Dengan adanya ITSA ini, semua aplikasi di Pemerintah Provinsi Bali dapat dijaga keamanannya agar sistem tidak mudah dimasuki oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab,” kata Dewa Indra di Denpasar, Selasa, 11 Agustus 2020.

Pemerintah Provinsi Bali saat ini telah bekerjasama dengan BSSN terkait pengamanan dokumen elektronik. Digital Security berupa penerapan sertifikat elektronik sebagai tanda tangan digital pada dokumen elektronik di Pemprov Bali.

Sertifikat elektronik ini diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN dan resmi digunakan Pemprov Bali di bulan Maret 2020. Melalui aplikasi e-Office Pemprov Bali, seluruh dokumen elektronik sudah bertandatangan.

ITSA berlangsung sampai 14 Agustus 2020. Diakhir kegiatan, hasil pengujian akan disampaikan dengan memuat daftar kerentanan yang ditemukan. BSSN menyebut, kerawanan dengan status critical harus diperbaiki dalam waktu tidak lebih dari 24 jam.

Kepala Dinas Kominfos Provinsi Bali Gede Pramana menambahkan, roadmap Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Bali telah rampung di akhir Tahun 2019.

Awal Tahun 2020, sudah terbentuk tim SPBE beranggotakan programmer/software developer dan koordinator, bekerjasama dengan Universitas Udayana.

Tim ini diproyeksikan mulai membangun sistem dan aplikasi secara mandiri sesuai roadmap SPBE. Termasuk, melakukan integrasi data dan penyempurnaan infrastruktur.

“Selain membangun aplikasi dan infrastruktur, faktor keamanan data dan informasi menjadi hal yang krusial saat ini,” jelas Gede Pramana.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berencana menjadikan Provinsi Bali sebagai pusat kajian malware nasional atau tempat studi analisa serangan siber Indonesia. (Way/*)