Bola Panas Isu Reklamasi Teluk Benoa Mencuat di Pilgub Bali

    


Nyoman Giri Prasta (Kiri) - I Ketut Sudikerta (Kanan) - foto: collage/Koranjuri.com

KORANJURI.COM – Reklamasi Teluk Benoa (RTB) kembali mencuat dan seperti menjadi bola panas. Perdebatan itu mengemuka dalam debat kandidat Gubernur Bali 2018, Jumat (22/6/2018) kemarin.

Pada kesempatan itu, kedua Paslon saling serang pertanyaan yang lebih menonjol pada siapa inisiator RTB sebenarnya. Pertanyaan itu dilontarkan Cawagub Bali nomer urut 2, Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati atau Cok Ace.

“Pertanyaannya begini, bahwa tentang reklamasi, pada beberapa debat sebelumnya dan ketika Anda dapat rekomendasi, Anda sangat gencar bicara soal tolak reklamasi. Tapi pada tahun 2012 ketika Anda masih  menjadi Wakil Bupati Badung, secara hierarki hukum pusat mengeluarkan rekomendasi berdasarkan usulan dan ijin daerah. Kenapa bisa sampai pusat mengeluarkan Perpres?” tanya Cok Ace.

Menjawab hal itu, Sudikerta berkelit jika Ia telah mengeluarkan surat rekomendasi RTB. Bahkan, Ketua DPD Partai Golkar itu justru mengarah ke Ketua DPRD Badung saat itu, I Nyoman Giri Prasta.

“Saya pernah mengusulkan penataan Pulau Pudut yang mengalami abrasi ‘plus’ penataan pesisir. Dari dua usulan saya itu, hanya berhasil melakukan penataan Pantai Kedonganan. Tidak ada saya mengeluarkan rekomendasi (Teluk Benoa). Posisi kami menolak reklamasi,” kilah Sudikerta. 

Sebagai Ketua PHRI Bali saat itu,
Cok Ace secara tegas mengirim surat pernyataan menolak RTB langsung ke Presiden RI. Menurutnya, istilah reklamasi justru keluar dari gagasan Sudikerta. 

Sedangkan, Cagub Bali Nomer urut 1, I Wayan Koster, pada debat putaran terakhir itu menunjukkan surat nomor 523/3193/Disnakanlut tertanggal 26 September 2012 perihal TOR reklamasi Pantai Tanjung Benoa dan Pulau Pudut Kabupaten Badung yang ditandatangani oleh I Ketut Sudikerta sebagai Plh Bupati Badung.

“Ada usulan berupa TOR Reklamasi Tanjung Benoa dan Pulau Pudut pada tanggal 26 September 2012, I Ketut Sudikerta sebagai Plh Bupati Badung. Bapak sesungguhnya inisiator RTB,” jelas Wayan Koster.

Giri Prasta: Normalisasi Bukan Reklamasi
Sementara, bola panas RTB itu ditanggapi oleh Nyoman Giri Prasta di tempat terpisah. Dalam rekomendasi DPRD Badung Nomer 556/1951/DPRD Badung tertanggal 28 Desember 2012, hanya memberikan ijin untuk melakukan penataan dan normalisasi daerah pasang surut kawasan Teluk Benoa.

Tidak seperti TOR (Term of Reference) yang ditandatangani I Ketut Sudikerta yang saat itu menjabat plh Bupati Badung yang jelas-jelas menyebut reklamasi.

“Jadi intinya begini, TOR yang ditandatangani Sudikerta menginginkan Rekomendasi, kami DPRD Badung menolak dan mengeluarkan rekomendasi normalisasi,” terang Giri Prasta, Sabtu, 23 Juni 2018.

Normalisasi yang dimaksud untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi di kawasan Teluk Benoa, seperti abrasi, pendangkalan akibat sendimentasi dan kerusakan tanaman mangrove.

TOR Reklamasi Pantai Tanjung Benoa dan Pulau Pudut berdasarkan Surat Nomor 523/3193/Disnakanlut tertanggal 26 September 2012, sedangkan Rekomendasi DPRD Badung tanggal 28 Desember 2012.

Giri Prasta menjelaskan normalisasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tindakan menjadikan normal (biasa) kembali.

“Hal-hal itu yang ingin kita perbaiki, bukan reklamasi atau pengurukan seperti TOR tersebut,” ujarnya.

Dalam poin-poin rekomendasi itu juga banyak hal yang ditekankan, misalkan kegiatan dan pemanfaatan kawasan tersebut agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai adat, budaya dan agama. (*)