BI Catat Inflasi di Bali Bulan Oktober Meningkat

    


Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho - foto: Istimewa

KORANJURI.COM – Kantor Perwakilan wilayah Bank Indonesia Bali mencatat, Provinsi Bali mengalami inflasi sebesar 0,10% (mtm) di bulan Oktober, atau meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar -0,58% (mtm).

Inflasi di Bulan Oktober lebih tinggi dibanding inflasi nasional sebesar 0,02% (mtm). Inflasi Bali tercatat sebesar 2,73% year on year (yoy), atau lebih rendah dibandingkan dengan Nasional yang sebesar 3,13% (yoy).

Meskipun demikian, kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho, realisasi inflasi Bali di Oktober 2019, masih terkendali berkat kolaborasi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Bali beserta seluruh unsur Tim Pengendali Inflasi Daerah. Sehingga inflasi Bali mencapai level yang rendah.

Dengan demikian, inflasi Bali pada Oktober 2019 masih berada pada rentang sasaran inflasi nasional 3,5%±1% (yoy).

“Inflasi terjadi pada Kota Denpasar yang tercatat sebesar 0,15% (mtm) sedangkan Kota Singaraja mencatat deflasi sebesar -0,14% (mtm),” jelas Kepala KPwBI Trisno Nugroho melalui siaran pers, Jumat, 1 November 2019.

Di Kota Denpasar, inflasi bersumber dari peningkatan harga pada kelompok bahan makanan sebesar 1,06% dan kelompok perumahan, listrik, air, dan gas sebesar 0,13%, sedangkan kelompok lainnya mengalami deflasi.

Sementara deflasi di Singaraja bersumber dari penurunan harga yang cukup signifikan di kelompok bahan makanan, yaitu sebesar -1,23%. Ditambahkan Trisno Nugroho, realisasi Inflasi yang terjadi di Provinsi Bali pada Oktober 2019 menunjukkan perbedaan jika dibandingkan dengan realisasi inflasi di bulan Oktober tahun sebelumnya.

Dalam 4 tahun terakhir, Provinsi Bali selalu mencatat deflasi. Kondisi ini menurut Trisno, perlu diwaspadai dan mendapat perhatian dari semua pihak. Bertepatan dengan perayaan Natal, Tahun Baru dan liburan akhir tahun, menurut Trisno, mengandung resiko meningkatnya tekanan inflasi.

Selain itu, ketergantungan pasokan pada daerah lain yang tinggi, juga masih menjadi tantangan yang perlu terus diperhatikan.

“Pelaksanaan kerjasama antar daerah dalam wadah TPID menjadi salah satu strategi dan kebijakan dalam memastikan ketersediaan pasokan pada tingkat harga yang wajar,” jelas Trisno Nugroho.

Bank Indonesia Provinsi Bali bersama OPD yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali, akan berperan aktif dalam mengawal dan mengendalikan inflasi melalui pemantauan kecukupan stok ketahanan pangan, menjaga stabilitas dan ekspektasi harga.

TPID meletakkan fokus utama pada komoditas penyumbang inflasi pada akhir tahun antara lain komoditas pada sektor pertanian yaitu bawang merah, cabai rawit, cabai merah, dan beras.

Selain itu, pada sektor peternakan komoditas daging ayam ras dan telur ayam ras, serta komoditas lain seperti komoditas rokok dan tarif angkutan udara. (*)