Berpotensi Disalahgunakan, SKTM Tak Lagi Jadi Syarat Daftar Siswa Kurang Mampu

    


Kadis Pendidikan Provinsi Bali Boy Jayawibawa (nomer dua dari kiri) bersama tim saat menggelar keterangan pers di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Bali, Selasa (30/4/2019) - foto: Koranjuri.com

KORANJURI.COM – Tiga jalur akan diterapkan dalam Penerimaan Siswa Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2019/2020. Seperti tahun sebelumnya jalur zonasi (90%) prestasi (5%) dan jalur perpindahan tugas orangtua (5%).

Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pemanfaatan Teknologi Pendidikan UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan Dinas Pwndidikan Provinsi Bali AA Gde Rai Sujaya menjelaskan, ketentuan jalur zonasi memprioritaskan jarak tempuh peserta didik dari sekolah.

“Peserta didik harus menunjukkan KK yang tercetak minimal 6 bulan sesuai keterangan surat domisili,” jelas Rai Sujaya (30/4/2019) kemarin.

Ditambahkan Rai, jalur zonasi ini memprioritaskan tiga hal yakni, perjanjian antara desa dengan sekolah, siswa tidak mampu dan inklusi atau siswa berkebutuhan khusus ringan.

Perjanjian antara desa dan sekolah dijabarkan sebagai perjanjian terkait dengan pemanfaatan aset desa yang digunakan oleh sekolah. Untuk mengetahui ada atau tidaknya perjanjian, pemerintah melalui Dinas Pendidikan meminta kepala sekolah membuat surat pernyataan terkait perjanjian dan pihak sekolah bertanggungjawab penuh.

“Jadi dokumen perjanjian terkait dengan pemanfaatan aset itu kita minta dari awal termasuk surat pernyataan dari Kasek,” tambah Rai Sujaya.

Dal jalur zonasi juga mengakomodir siswa kurang mampu. Dalam Permendikbud No 51, dikatakan Rai Sujaya, kuota siswa kurang mampu maksimal sebanyak 20 persen.

“Kalau di sekolah itu tidak ada yang mendaftar sekolah tidak perlu mencari anak kurang mampu,” kata Rai Sujaya.

Pada jalur siswa miskin ini, persyaratan tidak lagi mengacu pada Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Desa.

“Salah satu syarat mendaftar untuk jalur siswa kurang mampu yakni, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai penanda keluarga kurang mampu,” jelas Rai Sujaya.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali Boy Jayawibawa menambahkan, SKTM yang sebelumnya jadi syarat untuk mendaftar sekolah berpotensi disalahgunakan. Proses PPDB sebelumnya sempat ricuh akibat penyalahgunaan SKTM yang justru didapat oleh keluarga siswa dari ekonomi mapan.

“Ini untuk mengantisipasi potensi penyalahgunaan. Kementerian Pendidikan juga sudah mengatur persyaratan pendaftaran siswa kurang mampu tidak lagi atas dasar SKTM,” jelas Boy Jayawibawa.(Way)