Beredar Rumor Musda Golkar Purworejo Mundur, Ini Kata Ketua SOKSI

    


Ketua Depicab SOKSI Kabupaten Purworejo, Drs Ari Edy Prasetyo - foto: Sujono/Koranjuri.com

KORANJURI.COM – Berdasarkan surat instruksi dari DPP Partai Golkar no: SI-3/Golkar/VII/2020 tertanggal 1 Juli 2020, diinstruksikan kepada Ketua /PIt Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Se-Indonesia, untuk merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan Musda Partai Golkar tingkat Kabupaten/Kota di provinsi masing-masing, dengan batas waktu penyelengaraan Musda paling lambat 31 Agustus 2020.

Sesuai surat instruksi tersebut juga disebutkan, bahwa penyelenggaraan musda ini, diprioritaskan bagi DPD kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah).

Terkait hal itu, beredar rumor, bahwa Musda (Musyawarah Daerah) DPD Partai Golkar Kabupaten Purworejo diundur usai pilkada Purworejo 2020. Kabar ini, belakangan makin santer terdengar di lingkungan partai bergambar pohon beringin ini.

Menanggapi hal itu, Ketua Depicab
SOKSI Kabupaten Purworejo, Drs Ari Edy Prasetyo, yang dalam musda memiliki hak suara, mengaku tak tahu, terkait mundurnya Musda Partai Golkar Purworejo.

“Saya belum tahu, karena hingga saat ini, tidak ada surat pemberitahuan dari DPP Golkar. Yang saya tahu hanya surat instruksi DPP Partai Golkar tertanggal 1 Juli 2020, tentang instruksi penyelenggaraan musda itu sendiri,” jelas Ari, Jum’at (07/08/2020).

Kata Ari, sesuai juklak no: 2/ DPP/ Golkar/II/ 2020/ 27 Februari 2020, di Bab 3 pasal 6 ayat 1disebutkan, bahwa Musda Golkar kabupaten/kota selambat-lambatnya dilaksanakan enam bulan setelah Munas.

Mungkin karena Pandemi Covid-19 atau sesuatu hal, muncullah surat instruksi dari DPP Golkar tertanggal 1 Juli 2020, yang mengamanatkan bahwa Musda Golkar Kabupaten/Kota dilaksanakan antara bulan  Juli dan selambat-lambatnya 31 Agustus 2020.

“Itu yang menjadi pedoman kami, kalau ada perubahan harusnya kami diberitahu. Kami punya hak suara dan SOKSI itu bertangungjawab karena sebagai pendiri Golkar,” ujar Ari.

Dan jika benar ada juklak dan juknis yang baru, kata Ari, dia akan menanyakan hal itu ke DPD Partai Golkar atau internal SOKSI atau sesama kolega di tubuh Golkar yang punya hak suara, entah dari Dari Kosgoro 1957, MKGR, AMPI, atau MDI.

“Apakah betul ada pengunduran musda berdasarkan juklak dan juknis yang baru? Karena di Wonosobo, yang juga akan melaksanakan pilkada, musda tetap dilaksanakan Agustus ini. Begitu juga dengan Kota Magelang,” ungkap Ari.

Sementara itu, Puguh Setiyadi, selaku Sekertaris DPD Partai Golkar Purworejo saat dikonfirmasi melalui pesan singkat (WA) terkait penundaan Musda Goklar tersebut, membenarkan hal itu.

Penundaan Musda hingga pelaksanaan pilkada, kata Puguh, sudah sesuai dengan aturan dan sesuai instruksi DPP juklak dan juknis. Instruksi itu berbunyi  perintah Musda bagi kabupaten/kota yang sudah habis masa jabatannya, dan diterjemahkan oleh DPD Jateng agar segera mengadakan Musda bagi kabupaten/kota yang sudah siap.

“Sedangkan Masa jabatan DPD Golkar Kabupaten Purworejo kan baru berakhir 2021, di konsideran sudah menimbang bagi yang sudah habis masa jabatnnya dan bagi yang sudah siap dan diutamakan yang Plt,” jelas Puguh.

Yang terpenting, menurut Puguh, diutamakan musyawarah mufakat dan bagi DPD yang berprestasi ada nilai plus nya. Dan itu sudah keputusan dalam rakor DPD I. (Jon)