KORANJURI.COM – Cagub Bali nomer urut 02 Wayan Koster menanggapi tagline ‘One Commando’ yang dilontarkan paslon 01 Mulia-PAS. Jargon itu membuka perdebatan di ranah publik.
Dalam forum dengar pendapat soal pariwisata yang digelar Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali dan Bali Tourism Board (BTB), Jumat (26/10/2024) sore, pertanyaan tajam juga dilontarkan oleh publik.
Koster mendapat pertanyaan, “Bagaimana jika gubernur tidak sejalur dengan pusat?”.
“Siapa pun presiden terpilih maka dia harus menjalankan peraturan UU yang ada,” jawab Koster.
Koster mengatakan, pertanyaan itu banyak dikhawatirkan masyarakat Bali. Berbeda partai dengan presiden dikhawatirkan akan jadi hambatan dalam membangun Bali.
Dijelaskan, Pengaturan alokasi anggaran dari APBN ke daerah diatur oleh UU tentang Pemerintah Daerah dan UU tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
“Saya cukup lama duduk di Badan Anggaran DPR RI. Sudah biasa mengalokasikan anggaran APBN ke daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, bahkan desa, dengan undang-undang yang sudah ada,” jelasnya.
Menurutnya, ada tiga skema alokasi anggaran dari pusat ke daerah. Pertama, dana lokasi umum (DAU). Formulasi kucuran DAU dilakukan berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan di daerah.
Selanjutnya, melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK bertujuan untuk menyelenggarakan program pembangunan di daerah untuk kepentingan pusat. Program pembangunan ini dilaksanakan di daerah tapi tujuannya ke pusat.
Kemudian, kata Koster, dana bagi hasil antara pusat dan daerah.Menurut Koster, aturan dana bagi hasil juga tertuang dalam undang-undang
Jumlah, sekian persen harus dikembalikan dalam bentuk dana bagi hasil.
“Ini rumus yang tidak bisa diintervensi oleh siapa pun. Dia berjalan dengan sistemnya dengan pasalnya,” ujarnya.
“Tiga sumber keuangan itu tidak perlu diintervensi oleh siapapun. Dia berjalan sesuai UU atau regulasi yang sudah ada. Bahkan, presiden pun tidak bisa intervensi,” kata Koster.
Dikatakan, berbeda partai dengan pemerintah pusat bukan jadi pendekatan dalam pembangunan nasional. Hak pembangunan daerah diatur oleh konstitusi.
“Kalau saya terpilih menjadi gubernur dan Pak Giri menjadi wakil gubernur, saya akan menghadap Bapak presiden Prabowo Subianto. Bapak Presiden akan tahu banyak soal Bali,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah pusat sangat berkepentingan terhadap Bali. 45% devisa Indonesia berasal dari Bali.
“Saya yakin tidak perlu dikuatirkan, dan saya punya seni sendiri untuk untuk melakukan itu karena pengalaman di Banggar DPR RI,” ujarnya. (*/Way)
