Bawaslu Purworejo Tolak Gugatan Bapaslon Jalur Independen

    


Pembacaan putusan gugatan Bapaslon (bakal pasangan calon) perseorangan Pilbup Purworejo 2020, Slamet Riyanto-Suyanto, Sabtu (15/08/2020), di kantor Bawaslu, mendapat pengamanan ketat dari aparat kepolisian - foto: Sujono/Koranjuri.com

KORANJURI.COM – Bapaslon (bakal pasangan calon) perseorangan Pilbup Purworejo 2020, Slamet Riyanto-Suyanto, harus menerima kekecewaan. Pasalnya, gugatan sengketa yang diajukan pasangan ini, ditolak Bawaslu Purworejo.

Hal itu terungkap dalam pembacaan putusan musyawarah sengketa, Sabtu (15/08/2020) siang, di ruang sidang Nurhadi, Kantor Bawaslu Purworejo. Pembacaan putusan dilakukan oleh Ketua Bawaslu, Nur Kholiq.

Meski begitu, Slamet Riyanto mengaku legowo dengan putusan Bawaslu tersebut. Dia, tetap akan melakukan upaya hukum lainnya.

“Kami akan mengajukan gugatan ke PTUN di Jakarta. Secepatnya kami akan melakukan koordinasi dengan tim kuasa hukum,” ujar Slamet Riyanto, usai pembacaan putusan.

Terpisah, Ketua Bawaslu Purworejo, Nur Kholiq menjelaskan, bahwa dalil yang dipergunakan oleh pemohon tidak terbukti. Antara lain, klaim hilangnya beberapa dokumen sebagai akibat KPU tidak melaksanakan SOP pengamanan dan akibat jeda penghitungan.

“Penutupan dan pembukaan ballroom Plaza Hotel sebagai tempat penghitungan dan pengecekan juga disaksikan oleh pihak pemohon,” ungkap Nur Kholiq.

Dengan mempertimbangkan dan kesimpulan-kesimpulan tersebut, majelis menilai dan berkesimpulan tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.

Pembacaan putusan tersebut, mendapat pengamanan ketat dari aparat kepolisian. Selaku termohon adalah KPU Kabupaten Purworejo, dan pemohon, bapaslon perseorangan Slamet Riyanto-Suyanto, yang diwakili tim kuasa hukumnya.

Adanya gugatan yang disampaikan Bapaslon independen tersebut, berkaitan dengan sengketa, atas dokumen-dokumen yang menjadi kewajibannnya.

Menurut KPU, bapaslon ini tidak memenuhi syarat (TMS). Namun menurut Ketua tim kuasa hukum bapaslon independen ini, Imam Abu Yusuf, TMS nya KPU itu by design. Dasarnya, dari tahapan-tahapan yang sudah dilakukan kliennya, ada kejanggalan-kejanggalan.

Hal itu, menurut Imam Abu Yusuf, bisa dilihat saat serah terima berkas. Mestinya, kewajiban penerima adalah memberikan tanda terima. Tapi ternyata, KPU dengan berkas sepenting itu tidak memberikan tanda terima. (Jon)