Bawaslu Purworejo Tangani Tujuh Perkara Rentang 2018

    


Konferensi Pers Bawaslu Kabupaten Purworejo, membahas tentang pencapaian kinerja 2018 - foto: Sujono/Koranjuri.com

KORANJURI.COM – Selama 2018, dari bulan Agustus hingga Desember, Bawaslu Kabupaten Purworejo telah menangani tujuh perkara. Perinciannya, pelanggaran pidana kampanye dua perkara, pelanggaran administratif, tiga perkara, serta pelanggan peraturan perundang-undangan lainnya, dua perkara.

Pada pelanggannya pidana kampanye, adanya PNS yang terlibat dalam kegiatan kampanye, serta pelibatan anak-anak dalam kegiatan kampanye. Dua perkara tersebut, dihentikan dalam pembahasan di sentra Gakumdu, karena tidak terpenuhinya alat bukti.

“Pada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya, adanya dua orang fasilitator PKH di Bruno dan satu orang PLD (Pendamping Lokal Desa) di Purworejo yang terlibat dalam kegiatan salah satu caleg dan cawapres,” jelas Nur Kholiq, Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo, Jum’at (4/1), dalam siaran persnya.

Untuk pelanggaran administratif pemilu, kata Nur Kholiq, ditemukannya pemanfaatan kegiatan reses DPRD oleh caleg DPRD dan caleg DPR RI untuk kegiatan kampanye, kampanye tanpa Surat Tanda Terima Pemberitahuan oleh salah satu caleg DPRD, serta pelanggaran Komisioner KPU menyangkut adanya varian DPT yang berbeda, antara yang diumumkan di desa dengan salinan yang diserahkan ke Bawaslu dan parpol.

Para terlapor dalam pelanggaran administratif tersebut, menurut Nur Kholiq, sudah diberikan teguran tertulis oleh Bawaslu, sesuai dengan mekanisme penanganan pelanggaran administratif, sebagaimana diatur dalam pasal 461 UU RI no 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

“Selain ketujuh perkara tersebut, Bawaslu berhasil menertibkan 1.857 alat peraga kampanye, karena melanggar regulasi pemasangan APK,” ungkap Nur Kholik, yang didampingi semua anggota Bawaslu Kabupaten Purworejo, Rinto Hariyadi, Anik Ratnawati, Alie Yafie, dan Abdul Aziz. (Jon)