Bawaslu Purworejo Bentuk Wilayah Pengawasan dan Anti Politik Uang

    


Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo, Nur Kholiq, saat memberikan keterangan persnya, Kamis (31/10) - foto: Sujono/Koranjuri.com

KORANJURI.COM – Untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Kabupaten Purworejo, membentuk Desa/Kelurahan Pengawasan dan Desa/Kelurahan Anti Politik Uang.

Ada enam wilayah yang akan dibentuk untuk menjadi Desa/Kelurahan Pengawasan dan Desa/Kelurahan Anti Politik Uang. Enam wilayah ini, terletak di berbagai daerah strategis yang mampu membantu Bawaslu dalam mengawasi dan mencegah pelanggaran pemilu.

Keenam wilayah itu, untuk desa/kelurahan Pengawasan, Desa Sedayu, Kecamatan Loano, Desa Megulung Kidul, Kecamatan Pituruh dan Desa Jogoboyo, Kecamatan Purwodadi. Untuk desa/kelurahan anti politik uang, Desa Sukoharjo, Kecamatan Kutoarjo, Desa Hargorojo, Kecamatan Bagelen, dan
Kampung Brengkelan, Kecamatan Purworejo.

“Tujuan pembentukan Desa/Kelurahan Pengawasan, untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Masyarakat diajak memahami arti pentingnya untuk terlibat dalam hal pengawasan baik dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada,” jelas Nur Kholiq, S.H., S.Th.I, M.Kn, Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo, Kamis (31/10), dalam konferensi persnya.

Desa/Kelurahan Pengawasan ini, kata Nur Kholiq, merupakan daerah dengan karakter masyarakat yang memiliki kesadaran penuh terciptanya pemilu yang demokratis dan mampu menekan potensi pelanggaran Pemilu dengan pendekatan, pencegahan, dan penindakan serta berpartisipasi ikut mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran di wilayahnya.

Sementara untuk Desa/Kampung Anti Politik Uang sendiri, merupakan daerah dengan karakter masyarakat yang memiliki kesadaran politik tinggi untuk mewujudkan demokrasi bersih dan bermartabat memiliki komitmen kokoh menolak dan melawan politik uang.

Tujuan pembentukan desa/kampung anti politik uang ini, menurut Nur Kholiq, yang juga Kordiv Penindakan Pelanggaran, untuk mencegah praktik pelanggaran pemilu. Terutama praktik politik uang sebagai kejahatan demokrasi yang harus ditangani bersama-sama secara berkelanjutan.

“Direncanakan, pada bulan November, desa/kelurahan tersebut akan dilaunching secara serentak, di salah satu desa yang mewakili,” pungkas Nur Kholiq, yang didampingi anggota Bawaslu lainnya, Ali Yafie, S.Sy (Kordiv Penyelesaian Sengketa),
Anik Ratnawati, S.Pd. (Kordiv Pengawasan, Pencegahan dan Hubal), Rinto Hariyadi, S.Sos (Kordiv Hukum, Data dan Informasi), serta Abdul Azis, S.Pd (Kordiv SDM dan Organisasi). (Jon)