KORANJURI.COM – Wakil Presiden Ma’ruf Amin melakukan kunjungan ke Bali. Wapres menghadiri acara Apresiasi dan Penyerahan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas 2023, di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) Nusa Dua, Selasa (5/12/2023).
Pj. Gubernur Bali SM Mahendra Jaya mengatakan, Bali telah menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024. Penyederhanaan struktur organisasi di tingkat perangkat daerah. Sebelumnya, struktur organisasi di Pemprov Bali memiliki 49 Perangkat Daerah.
“Sekarang dirampingkan jadi 36 perangkat daerah. Pemprov Bali juga mengintegrasikan dokumen SAKIP untuk perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi ke dalam e-SAKIP,” kata Mahendra Jaya.
Sejak 2012, Pemprov Bali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama sepuluh kali berturut-turut. Nilai SAKIP yang diraih tahun 2022 berkategori sangat baik. Di tahun yang sama, indeks reformasi birokrasi juga masuk kategori sangat baik.
Sementara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menambahkan, RB Xperience yang berlangsung di Bali, bukan sekadar acara seremonial.
Tapi, salah satu strategi untuk membumikan reformasi birokrasi berdampak. Instansi yang RB-nya bagus dengan dampak nyata dihadirkan untuk menggali best practices yang akan diterapkan di wilayah masing-masing.
“Reformasi birokrasi harus dijalankan dengan mengusung mekanisme double track, yakni RB general dan RB tematik,” kata Azwar Anas.
RB general berbasis pada penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Adapun RB tematik berfokus pada dampak yang dirasakan masyarakat pada empat tema.
“Tema pertama, pengurangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi, dan pengendalian informasi serta penguatan belanja produk dalam negeri,” tambahnya.
RB XPerience di Nusa Dua Bali berlangsung mulai 5-6 Desember 2023. Kegiatan diikuti 1.500 peserta talkshow dan lebih dari 1.000 peserta coaching clinic.
Para peserta berasal dari 639 instansi pemerintah, di level Kementerian, Lembaga, maupun Pemerintah Daerah. Termasuk, 15 instansi pemerintah best practice RB tematik dan general. (Way)
Baca Artikel Lain KORANJURI di GOOGLE NEWS
