Bali Rancang Mandiri Energi

    


Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan PT. PLN (Persero) di ruang Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Rabu, 21 Agustus 2019 - foto: Istimewa

KORANJURI.COM – Pemerintah Provinsi Bali melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan PT. PLN (Persero) di ruang Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Rabu, 21 Agustus 2019. Kesepakatan yang dijalan terkait Penguatan Sistem Ketenagalistrikan dengan Pemanfaatan Energi Bersih.

Menurut Koster, penggunaan energi terbarukan dibutuhkan Bali sebagai daerah tujuan wisata. Lebih dari itu, pria yang selalu tampil enerjik ini menyebut, program tersebut sejalan dengan Visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ yang berfokus pada upaya menjaga keseimbangan manusia, alam dan budaya Bali.

“Manusia dan alamnya bersih, budayanya terjaga dengan baik. Itulah yang kita sebut Bali era baru,” imbuhnya.

Dilihat dari wilayah yang tak begitu luas dengan jumlah penduduk relatif kecil, menurut Ketua DPD PDIP Bali ini, bukan hal yang sulit untuk dilakukan. Koster juga telah menyiapkan desain agar Bali bisa secepatnya mandiri energi.

“Dengan catatan, ada konsep yang jelas, ada keberanian dan ketegasan. Bukan hanya mandiri, tapi energinya harus bersih dan terbarukan,” ujarnya demikian.

Data PT PLN menyebutkan, daya mampu energi kelistrikan Bali saat ini sebesar 1.320 MW. Listrik untuk Bali, antara lain bersumber dari PLTU Celukan Bawang, PLTG Pesanggaran, pembangkit listrik tenaga diesel, yang menggunakan BBM dan pasokan kabel Jawa-Bali.

Mengacu pada data tersebut, Gubernur Koster menekankan pasokan energi dari pembangkit yang menggunakan Bbm masih cukup memadai, sebesar 336 MW ditambah pasokan kabel Jawa-Bali 400 MW.

“Ini yang menjadi fokus perhatian saya dalam merancang skenario pengelolaan energi agar Bali bisa segera mandiri energi dengan pengembangan energi terbarukan,” tambahnya.

Penandatanganan kerjasama dengan PT PLN merupakan langkah awal yang akan terus dimatangkan dan berproses dengan regulasi. Namun dikatakan Koster, harga jual energi terbarukan yang nantinya diproduksiq tidak lebih mahal dari energi konvensional.

“Menyangkut kepentingan masyarakat, saya tak ingin kebijakan ini menjadi beban. Kalau bisa, harga jualnya harus lebih murah,” sebutnya.

Sementara, Koster juga menyinggung soal ide menentukan zonasi zonasi kendaraan listrik. Untuk mendorong masyarakat agar tertarik menggunakan kendaraan listrik, pihaknya telah merancang skenario pemberian insentif.

“Kita memang harus berani memulai. Mungkin nanti kita rancang zona-zona yang diperuntukkan bagi penggunaan kendaraan listrik seperti di kawasan Denpasar, Kuta, Ubud, Sanur. Saya sudah coba motor listrik, tidak berisik dan tanpa polusi,” cetusnya.

Untuk mendorong masyarakat agar tertarik menggunakan kendaraan listrik, Gubernur Koster pun sudah memikirkan skenario seperti pemberian insentif.

“Cepat atau lambat kita harus terapkan. Saya yakin masyarakat Bali cepat beradaftasi,” katanya.

Selain itu, Gubernur mendukung penuh rintisan Politeknik Pendidikan Kelistrikan oleh Kementerian ESDM. Pemprov Bali mengalokasian lahan seluas 10 hektare di Kabupaten Bangli.  (*)