KORANJURI.COM – Dalam menjaga inflasi daerah tetap terkendali, Bank Indonesia Provinsi Bali merekomendasikan setiap daerah membentuk BUMD Pangan.
Kepala Perwakilan BI Bali Trisno Nugroho mengatakan, BUMD Pangan berperan sebagai off taker atau penjamin keberlangsungan komoditas.
“Pemerintah Kabupaten ada yang telah memiliki BUMD di bidang umum, ke depan diharapkan difokuskan kepada penyediaan kebutuhan bahan pokok masyarakat,” kata Trisno Nugroho, Selasa, 5 Juli 2022.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali bersama sejumlah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Provinsi Bali sebelumnya menggelar Studi Banding ke TPID Provinsi DKI Jakarta di akhir Bulan Juni 2022.
Agenda utama dalam studi banding itu adalah proses pendirian, proses kerja serta mendalami peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan Pemprov DKI sebagai pengendali inflasi di daerah.
BUMD pangan dimulai dengan penyediaan produk utama hasil pertanian dan peternakan di daerah. Produk yang disiapkan diantaranya, beras, telur, daging ayam, daging babi, maupun daging sapi.
TPID yang ikut dalam studi kerja itu antara lain, Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan dan Buleleng.
“Studi tiru TPID Provinsi Bali 2022 ini tindak lanjut dari High Level Meeting TPID Provinsi Bali,” kata Trisno.
Salah satu tujuan yang dikunjungi adalah perusahaan produk hewani Dharma Jaya. Direktur Utama Dharma Jaya, Raditya Endra Budiman mengatakan, perusahaan yang dikelolanya berperan menjaga ketahanan pangan dan perekonomian DKI Jakarta.
Raditya menekankan pentingnya perdagangan antar daerah melalui lembaga berbadan hukum yang dikelola pemerintah daerah.
“Sehingga mampu memperpendek rantai dagang di Indonesia. Kalau hal ini diterapkan di seluruh daerah, maka inflasi nasional akan lebih terkendali,” kata Raditya. (Way)
