Bali Lakukan Inovasi Wujudkan Kemandirian Keuangan Daerah

    


Gubernur Bali Wayan Koster - foto: Istimewa

KORANJURI.COM – Kemandirian keuangan daerah berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali. Kemandirian keuangan, daerah tidak tergantung lagi dengan pemerintah pusat.

Gubernur Bali Wayan Koster menyadari permasalahan itu. Pihaknya telah menyiapkan langkah demi mendorong optimalisasi potensi pendapatan daerah.

Dikatakan Gubernur, tahun 2019, Balibberhasil meningkatkan pendapatan daerah menjadi Rp 4 triliun. Jumlah ini meningkat Rp 700 miliar dari posisi ketika dirinya baru menjabat Gubernur yakni sebesar Rp 3,3 triliun.

Porsi PAD dibandingkan dana perimbangan APBN pun komposisinya meningkat, dari awalnya sekitar 50 persen menjadi lebih dari 60 persen.

“Dari sisi peningkatan pendapatan asli daerah dalam waktu satu tahun itu sebenarnya meningkatnya sangat tinggi,” kata Gubernur di Jaya Sabha, Jumat (27/6/2020).

Mantan anggota DPR RI tiga periode ini menambahkan, peningkatan itu masih berasal dari intensifikasi pajak kendaraan bermotor. Hanya saja menurut pandangannya, peningkatan intensifikasi tersebut sama saja dengan mendorong pertumbuhan kendaraan bermotor di Bali.

Dari situ, pihaknya merasa perlu menggali sumber-sumber lain untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah Provinsi Bali.

“Saya sedang berupaya melakukan ekspansi dengan cara menggali dari sumber-sumber di luar dari sumber yang ada sekarang agar itu bisa menjadi pendapatan asli daerah,” ujar Gubernur asal Desa Sembiran ini.

Beberapa ide peningkatan pendapatan daerah yang digagas antara lain, kontribusi wisatawan untuk pemeliharaan lingkungan alam dan budaya Bali. Gubernur Koster juga melirik pendapatan dari ekspor komoditas yang melalui Bali.

Selain itu, perusahaan-perusahaan yang mendapat tender di Bali juga diharuskan untuk membuka cabang di Bali dan bekerjasama dengan warga lokal. Gubernur menambahkan, upaya kemandirian keuangan juga dilakukan Pemprov Bali dengan keberhasilan melakukan efisiensi pengeluaran rutin.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry mengatakan kreatifitas peningkatan PAD memerlukan revisi Undang-Undang Nomor 28 tentang Pajak Daerah dan Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

“Karena adanya ketidakadilan di sana terutama bagi Bali yang tidak mempunyai sumber daya alam. Dalam undang-undang itu tidak ada klausul yang menyatakan bahwa sumber bagi hasil yang diberikan pada Bali adalah dari pariwisata,” kata Sugawa Korry.

Sedangkan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali Sri Haryoso Yulianto mengatakan, upaya peningkatan kemandirian keuangan daerah perlu menjadi program pemerintah daerah ke depan.

Keberhasilan Bali mencatatkan prestasi Opini WTP untuk ketujuh kalinya, secara berturut-turut, menunjukkan komitmen Pemprov untuk membuat laporan keuangan yang berkualitas.

“Hasil pemeriksaan BPK diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi kehidupan masyarakat dengan mendorong pemerintah untuk memperbaiki kebijakan publik dan kualitas belanja daerah,” ujarnya.

Ia berharap ke depan eksekutif dan legislatif bisa bekerjasama untuk merumuskan strategi yang tepat dalam menciptakan kemandirian keuangan di Provinsi Bali. (*)