KORANJURI.COM – Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mengatakan, alokasi dana pendidikan di Bali mencapai Rp1,9 triliun atau 27,89% dari total APBD Provinsi Bali.
“Alokasi anggaran itu mencakup pembangunan sekolah baru, pembangunan ruang kelas baru, serta perbaikan dan pembangunan sarana pendukung seperti laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas kesehatan,” kata Dewa Indra.
Ia menjelaskan saat menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI di Wiswa Sabha Utama, Selasa, 27 Agustus 2024.
Dikatakan Sekda, Bali memiliki guru SD Negeri dan Swasta sebanyak 25.161 orang. Guru SMP anegeri dan Swasta 9.845 orang dan guru SMA/SMK sebanyak 12.890 orang.
Jumlah SD Negeri dan Swasta di Provinsi Bali ada 2.401 sekolah, SMP Negeri dan Swasta 400 sekolah dan SMA/SMK negeri dan swasta sederajat ada 354 sekolah.
“Dalam mendukung mutu pendidikan, sebanyak 553 guru lolos sebagai guru penggerak jenjang menengah yang tersebar di 9 kabupaten/kota di Bali,” ujarnya.
Kunjungan kerja Komisi X DPR RI itu unyuk menggali informasi dan aspirasi terkait penyelenggaraan PPDB 2024, implementasi Kurikulum Merdeka Belajar, dan sekolah vokasi.
Dewa Indra mengatakan, pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024 memprioritaskan penerimaan siswa miskin ekstrem, yatim piatu, dan penyandang disabilitas.
Siswa yang masuk dalam kategori tersebut, kata Dewa Indra, wajib diterima oleh sekolah. Selain itu, Pemprov Bali juga memperketat pengawasan PPDB dengan membentuk tim pengawas yang melibatkan guru dan orang tua siswa.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunjungan Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP, mengatakan, hasil kunjungan itu akan dijadikan instrumen untuk transformasi pendidikan di Indonesia dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.
“Pemprov Bali telah mengalokasikan APBD-nya melebihi yang ditentukan, bahkan lebih besar dari alokasi APBN yang hanya 20%. Bali memang selalu terdepan dan menjadi percontohan bagi daerah lainnya,” kata Hetifah Sjaifudian. (*)
