Bali akan Atur Standar Penyelenggaraan Pariwisata dalam Perda

    


Foto: Ilustrasi penyelenggara pariwisata di Bali/Koranjuri.com

KORANJURI.COM – Kepala Dinas Pariwisata Bali Putu Astawa mengatakan, pariwisata Bali harus punya standar baku. Standarisasi pariwisata dibutuhkan untuk menghindari penurunan kualitas industri wisata.

Pariwisata, menurutnya sangat rentan dengan isu. Standarisasi itu, menurutnya, menjadi acuan yang diikuti oleh para pelaku wisata.

“Harus semua kita arahkan terstandar,” kata Putu Astawa, Rabu, 15 Januari 2020.

Baku mutu pariwisata itu akan dituangkan dalam Perda Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Bali yang saat ini tengah dirancang. Menurut Putu Astawa, standar itu meliputi sisi pelayanan kepada tamu, destinasi dan aktifitas wisata, produk wisata hingga sumber daya manusia.

“Dengan Pariwisata berkualitas, nantinya tingkat kunjungan diharapkan mengalami peningkatan, setidaknya 10-15 persen per tahun. Tahun ini, kita harapkan 6,5 juta wisatawan,” ujarnya demikian.

Tahun 2018/2019, jumlah kunjungan wisatawan ke Bali mengalami peningkatan sekitar 200 ribu orang. Meskipun, tahun lalu ada perlambatan yang disebabkan kondisi ekonomi global, isu bencana dan tahun politik yang terjadi di Indonesia.

Menurut Astawa, Pemprov Bali kedepan tidak hanya menargetkan dari sisi jumlah wisatawan yang berkunjung. Tapi menjaring wisatawan dengan masa tinggal lebih lama.

Kadispar Provinsi Bali I Putu Astawa - foto: Istimewa

Kadispar Provinsi Bali I Putu Astawa – foto: Istimewa

Cara itu, menurut Astawa, bisa disiasati dengan mengatur paket-paket wisata yang menarik. Ia menambahkan, potensi Bali tak pernah habis dijelajahi wisatawan, tinggal bagaimana mengemas destinasi wisata sehingga tampil menarik.

“Bali memiliki aktifitas wisata beragam mulai dari di Bali Selatan, Timur, Barat dan Utara. Selain itu aktifitas wisata bahari diyakini mampu meningkatkan lama tinggal wisatawan,” ujarnya.

Ranperda Pariwisata yang saat ini tengah dirancang, mengatur 4 pilar yakni, destinasi, industri, pemasaran dan kelembagaan.

“Semua harus mengikuti standar-standar yang kita atur di dalam Perda itu meliputi produknya apa, pelayanannya seperti apa, pengelolaannya seperti apa,” kata Astawa.

Forum Group Discussion (FGD) yang digelar di ruang rapat Soka, Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Rabu (15/1/2020), mengundang pelaku pariwisata dari Bali Tourism Board (BTB), tokoh pariwisata serta akademisi. (Way/*)







    




News

BERITA PILIHAN

    

Kembali ke Atas